Oleh: J.A. Noertjahyo | 15/09/2009

WARUNG REMANG-REMANG

PENERTIBAN warung remang-remang, perjudian, dan razia pekerja seks komersial (PSK) marak di mana-mana. Demikian juga penutupan (sementara) lokalisasi pelacuran, panti pijat, dan lain-lain tempat hiburan yang dikategorikan “berbau maksiat”. Sebagian pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyebut berbagai aktivitas itu sebagai “penyakit masyarakat”, lebih halus dan manusiawi dibanding istilah “sampah masyarakat”. Namun implikasi yuridis istilah “penyakit masyarakat” dapat lebih tajam dibanding “sampah masyarakat”.

Kita setuju dengan tindakan penertiban tersebut, namun penilaian sebagai “penyakit masyarakat” dan cara penertibannya bisa diperdebatkan. Jika penertiban itu didasarkan atas Peraturan Daerah (Perda), peraturan ini pun masih bisa ditelaah ulang, bertentangan dengan peraturan di atasnya atau tidak. Bukti menunjukkan bahwa sekian banyak Perda “dibatalkan” oleh Departemen Dalam Negeri karena dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ini merupakan konsekuensi logis dari komitmen para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menegaskan dalam UUD 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).

Mengikuti alur pemikiran di atas maka semua penertiban terhadap ”penyakit masyarakat” seharusnya berlandaskan pada peraturan sah (hukum positif) yang berlaku. Penilaian yang dilandaskan pada pendapat (sebagian) masyarakat (kelompok/golongan), atau ajaran agama, atau adat-istiadat setempat, masih perlu dikaji sesuai-tidaknya dengan ketentuan dalam hukum positif. Jika tidak sesuai, semestinya tidak boleh diterapkan. Jika dipaksakan, boleh disebut tindakan itu sebagai suatu ”penyimpangan” dari asas negara hukum, yang selanjutnya akan mengarah pada prinsip negara kekuasaan. Orang atau kelompok masyarakat yang memaksakan kehendak dan tindakannya yang tidak sesuai dengan peraturan, saat ini lazim dikategorikan sebagai ”premanisme”.

Jika banyak terjadi penertiban yang tidak sesuai dengan peraturan, sebaiknya pemerintah (eksekutif dan/atau legislatif) tanggap dan lincah menyerap aspirasi masyarakat, serta mengkajinya secara bijaksana. Jika aspirasi tersebut sejalan dengan falsafah negara (Pancasila) dan UUD 45 yang menjadi sumber dari semua ketentuan hukum, maka dapat segera dituangkan menjadi produk hukum baru. Prosesnya memang tidak sederhana, namun perlu dipikirkan dan dimulai.

Penalaran tentang ”penyakit masyarakat” rasanya tidak cukup dilakukan hanya dengan mengandalkan ratio, namun juga membutuhkan peran suara hati nurani. Bukan hanya dipandang dari satu pihak (pemerintah), tetapi juga melibatkan pihak lainnya (si ”sakit”). Sebab masalah ini masuk ke dalam ranah kemanusiaan, bukan dunia benda atau barang.

Gepeng

Kelompok yang sering disebut ”gepeng” (gelandangan dan pengemis) merupakan saksi kemiskinan masyarakat kita. Mereka melakukan itu – umumnya – karena tidak mempunyai alternatif lain untuk menopang kehidupannya. Satu-satunya milik berharga, yaitu martabatnya sebagai manusia, dikorbankan untuk sesuap nasi. Namanaya menjadi tercemar, cacat, bahkan puncaknya dapat berupa tidak mempunyai nilai sama sekali. Tidak ada lagi yang disebut ”harga diri”. Suatu pengorbanan anak manusia yang hanya diberikan pada detik-detik terakhir, setelah semua jalan di hadapannya buntu.

Betapa besarnya pengorbanan si gepeng seperti itu, hanya dapat dirasakan oleh manusia ”normal”. Tercemarnya nama (baik) seseorang tidak dapat dinilai dengan materi. Ini terbukti dari sekian banyak kasus hukum yang mencuat, yaitu orang yang merasa dicemarkan nama baiknya melakukan gugatan perdata dengan nilai berlipat-lipat dibanding kerugian materiil yang dideritanya. Bahkan beberapa kasus masih diikuti dengan tuntutan pidana. Orang baik-baik – apalagi pemimpin – tidak mau mati dengan meninggalkan aib. Mereka ingin masuk dalam lingkup ”harimau mati meninggalkan belang”. Dan inilah yang secara terpaksa harus dilepaskan oleh para gepeng.

Memang ada gejala bahwa kegiatan pengemis telah direkayasa, diorganisir, dan diarahkan menjadi profesi. Meskipun belum ada penelitian dan data konkret, rasanya hanya sebagian kecil dari gepeng yang masuk kelompok ini. Sebab naluri manusia selalu ingin menghindar dari kehilangan martabat. Dan yang sudah kehilangan martabat pun – jika ada kesempatan – ingin memperolehnya kembali. Sebagai contoh, sekian banyak gepeng sukarela ditampung dalam proyek ”Ketawis” di Malang untuk bisa kembali hidup sebagai warga masyarakat yang normal. Demikian juga para pemulung, setelah sekian waktu menjalani profesinya dan memiliki modal, mereka kembali ke masyarakat seperti layaknya warga biasa.

Pelacur

Seorang mahasiswa di Malang, tahun 1969-1971 mengadakan penelitian tentang prostitusi (pelacuran) untuk skripsinya. Penelitian yang dilaksanakan sekitar dua tahun itu cukup berbobot, dengan mengambil lokasi obyek penelitiannya di beberapa kota/tempat. Antara lain lokalisasi pelacuran (saat itu) di Malang, Tretes, Surabaya, Solo, Semarang, dan Jakarta. Juga ”pelacuran liar” di berbagai warung remang-remang, jalan-jalan strategis, taman-taman kota dan tempat-tempat rendezvous lain yang menebar suasana romantis.

Tiga kesimpulan penting dan menarik dari penelitian itu adalah, (1) Sekitar 80 persen pelacur terjerumus ke profesi ini karena terlilit kemiskinan, (2) Tidak ada seorang wanita pun yang bercita-cita menjadi pelacur, dan (3) Pelacur bukan penjahat, tetapi korban sosial.

Hampir sama nasibnya dengan para gepeng, sebagian besar pelacur menjalani profesinya karena terpaksa, karena himpitan ekonomi dan tidak menemukan pilihan lain.  Bahkan penelitian di Belanda dan Perancis menunjukkan, banyak di antara pelacur bukan hanya dari kalangan miskin, tetapi juga lemah kodisi jiwanya (debiel). Hal ini mungkin juga berlaku di negeri kita. Kondisi seperti itulah yang mungkin mendorong Sartre dalam bukunya ”The Respectable Whore”, menyebut pelacuran sebagai dunia terkutuk dengan kepalsuan romantiknya.

Para pelacur juga mengorbankan martabatnya sebagai manusia, dan cap sebagai ”wanita nakal” akan tetap melekat meskipun sudah bertobat. Cobalah kita bayangkan, adakah wanita yang mau berdingin-dingin diterpa angin malam menantikan hidung belang di pinggir jalan, jika tidak terpaksa? Atau nongkrong tak menentu di warung remang-remang untuk mengadu nasib? Penderitaan itu pun masih ditambah ancaman digaruk Satpol PP. Pelacur lain harus mengendon di rumah-rumah bordil yang kumuh dan sering penuh tipu-muslihat bahkan pemerasan. Belum lagi derita batin yang terus menghantui nuraninya, karena penderitaan hidupnya itu masih diganduli setumpuk dosa yang entah kapan bisa ditebus dengan sesal dan tobat.

Hilangkan penyebabnya

Dari pemberitaan media massa – baik cetak maupun elektronika – banyak disebutkan bahwa gepeng maupun pelacur yang berhasil digaruk sebagian merupakan ”muka lama”. Ini menjadi petunjuk bahwa cara penertiban yang dilakukan selama ini tidak menyelesaikan masalahnya, karena tidak menghilangkan sebab-utamanya, yaitu kemiskinan. Umumnya disebutkan, mereka yang terkena razia dikirimkan ke panti sosial untuk dibina. Bagaimana bentuk dan cara pembinaan itu tidak pernah diberitakan, juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Kita memang dapat mempertanyakan kebijakan tentang ”panti sosial” yang bertugas  merehabilitasi kaum papa itu, atau pelaksanaan dari kebijakan yang telah digariskan. Dan kewajiban dari departemen yang membawahinyalah untuk meneliti, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar istilah ”pembinaan” betul-betul mencapai sasarannya.

Masyarakat merasakan bahwa tindakan penertiban gepeng maupun pelacur, di berbagai tempat tidak dilakukan secara berkesinambungan. Tindakan secara drastis dan menyeluruh dilakukan menjelang dan selama bulan Ramadhan agar bulan suci itu tidak dicemari. Jika demikian, tujuan utama penertiban memang bukan untuk menyelesaikan masalahnya secara tuntas.

Menyaksikan cara penertiban para pelaku ”penyakit masyarakat” pun kita sering terhenyak. Banyak di antara mereka yang tidak diperlakukan secara manusiawi, di kejar-kejar, diseret, bahkan ditendang dan dipukul. Mereka sepertinya bukan manusia, seolah disetarakan dengan binatang, atau bahkan seperti benda dan barang. Kita dapat mempertanyakan, apakah si pemberi perintah dan petugas penertiban itu kondisi batinnya lebih suci dibanding mereka?

Menelaah langkah penertiban ”penyakit masyarakat” seperti di atas, lebih jauh kita mempertanyakan kebijakan pembangunan negeri ini, atau setidaknya pelaksanaan dari kebijakan pembangunan yang ada. Kita sering merasa ngeri membaca puluhan bahkan ratusan trilyun uang negara yang dikorupsi dan sulit dikembalikan ke negara. Juga mengelus dada saat membaca besarnya gaji hakim agung, anggota DPR, dan lain-lain birokrat/politikus yang terkadang terasa fantastis. Atau pilihan presiden dan kepala daerah yang menelan biaya bermilyar-milyar. Di lain pihak, sekian puluh juta rakyat miskin – terutama gepeng dan sebagian pelacur – hidup lengket dalam kerak kemiskinan. Jurang pemisah antara kalangan atas dengan bawah begitu dalam dan lebar, begitu transparan, dan begitu mengerikan!

Karena itu pada bulan suci ini, kiranya pantas kita renungkan bersama, sejauh mana negeri ini mampu melaksanakan amanah ”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”? Dan adakah andil kita secara pribadi?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: