Oleh: J.A. Noertjahyo | 12/12/2009

Kesetiakawanan Sosial dalam: Cicak-Buaya, Benca Alam, dan Lumpur Lapindo

TULISAN ini disusun bertepatan dengan terjadinya “gonjang-ganjing hukum” yang menimpa negeri tercinta ini, yaitu perang terbuka antara “buaya” (Kepolisian) dengan “cicak” (KPK/Komisi Pemberantasan Korupsi). Istilah yang menyiratkan arogansi kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah itu merupakan “kreasi” dan dilontarkan pertama kali oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duaji. Sejak awal dilontarkannya, sebagian kita menangkap ucapan itu sebagai sikap institusi/lembaga (Kepolisian). Namun kemudian – setelah sangat terlambat – Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hindarso Danuri minta maaf atas dilontarkannya istilah tersebut oleh ”oknum” pejabat Polri, dan menegaskan bahwa istilah itu bukan merupakan sikap resmi institusi Polri.

            ”Saya sebagai Kepala Polri meminta maaf atas pernyataan itu,” kata Bambang dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Jakarta, Senin 2 November 2009 (Kompas, 3 November 2009).

            Permintaan maaf Kapolri tersebut tidak mampu membendung derasnya dukungan kepada KPK – termasuk dua pimpinan non-aktifnya, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang ditahan Polri. Baik dukungan yang dinyatakan oleh sekian banyak tokoh nasional, para mahasiswa dan warga masyarakat lain, maupun ratusan ribu  pencinta dunia maya yang tergabung dalam facebookers. Bahkan permintaan Kapolri agar media massa tidak lagi menggunakan istilah ”cicak dan buaya” juga tidak mendapat respons, terbukti dengan tetap digunakannya istilah itu dalam berbagai pemberitaan media massa cetak maupun elektronika. Malahan ada kelompok demonstran yang secara kreatif menampilkan replika buaya yang ‘ditunggangi’ beberapa cicak, atau ”roti buaya” yang dipotong-potong dan dilindas motor!

Sulit ditebak akhir dari drama-hitam penegakan hukum itu. Apalagi dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 3 November 2009 yang membeberkan rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan beberapa orang – sipil maupun penegak hukum – menunjukkan adanya indikasi rekayasa terhadap kriminalisasi KPK.

Paparan di atas bukan bermaksud mendramatisasi ulang masalah kriminalisasi KPK, melainkan diangkat sebagai contoh “kesetia-kawanan-sosial” yang digerakkan oleh suara hati nurani. Saya yakin, banyak dari pendukung KPK tidak mengenal pimpinan KPK, tidak mengenal Anggodo, tidak mengenal para pejabat maupun pihak lain yang disebut-sebut terlibat dalam usaha kriminalisasi KPK. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai hubungan dan kepentingan pribadi. Mereka hanya mengikuti suara hati nurani masing-masing yang tumbuh dan berkembang dari olah-keimanannya, apa pun agama atau keyakinan yang mereka anut. Mereka teguh dan konsekuen untuk memenuhi tuntutan terhadap keadilan yang bersifat universal, karena itu harus ditegakkan.

Dengan landasan “keadilan” itulah kesetia-kawanan-sosial mereka meluncur kencang, tanpa membedakan ras dan agama, warna kulit atau kebangsaan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.  

Bencana alam

            Kesetia-kawanan-sosial sudah terpateri (built in) dalam setiap diri manusia sejak ia dilahirkan, dan setiap saat akan muncul begitu menerima rangsangan yang mengetuk hati nuraninya. Kita saksikan ketika terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya, berbagai bantuan langsung mengalir dari berbagai pihak. Mereka semata-mata hanya melihat sebagai sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan, dengan mengesampingkan berbagai macam perbedaan yang melekat pada diri si penolong dan yang ditolong.

            Berbeda dengan kasus “cicak dan buaya” di atas, kesetia-kawanan-sosial yang muncul saat terjadi bencana alam lebih lengkap, yaitu jalinan lahir dan batin. Bahkan sering terjadi bantuan lahiriah yang kasat mata – berbagai macam jenis barang dan uang – sering lebih menonjol dibanding bantuan batiniah seperti empati dan doa-doa. Sepertinya memang sudah merupakan satu paket yang menggerakkan hati dan perbuatan para dermawan untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan lahir-batin.

            Dalam kasus “cicak dan buaya” tertangkap oleh benak masyarakat adanya ‘korban’ dan ‘pelaku’ sehingga memunculkan reaksi rasa kasihan (kepada korban) dan benci (kepada pelaku). Di balik itu menyangkut rasa keadilan yang berdetak dalam setiap hati nurani manusia, sehingga mereka yang merasa terpanggil dengan mudah dan kompak bersatu dalam satu barisan.

Namun dalam bencana alam nyaris tidak ada masalah keadilan di dalamnya. Paling banter kita hanya ‘menduga-duga’ adanya pelaku-penyebab, misalnya para pembalak hutan yang dapat menimbulkan banjir. Karena itu rasa kasihan, prihatin dan empati yang paling dominan.

Anehnya – berdasarkan pengalaman selama ini – toh ada kelompok manusia yang bersikap sebaliknya. Sebagai contoh, kita baca/saksikan pemberitaan musibah gempa di Sumatera Barat, sebagian korban mencegat kendaraan pengangkut bantuan dan mengambilnya dengan paksa. Alasannya, sebagai korban mereka belum menerima bantuan berupa apa pun juga sementara di gudang-gudang penyimpanan barang bantuan menumpuk. Malahan diberitakan, sebagian barang bantuan itu sampai membusuk.

Dalam kasus ini – juga kasus bencana alam di tempat lain – kita pun dapat mempertanyakan sikap aparat pemerintah setempat yang terasa kurang peduli terhadap para korban. Di mana rasa kesetia-kawanan-sosial mereka? Lebih mengherankan lagi jika ada aparat dan atau petugas sosial yang dengan sadar dan sengaja ’menyelewengkan’ bantuan-bantuan yang seharusnya diberikan kepada korban secara tepat sasaran. Ada orang yang menyebut kelompok ini sebagai manusia yang tidak mau mendengarkan suara hati nuraninya (bahkan tidak punya hati nurani)!

Ketika menghadapi bencana dalam bentuk apa pun, kita tidak dapat menyalahkan Tuhan. Sikap terbaik adalah mawas diri, merenungi semua perbuatan yang pernah kita lakukan dan mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yantg pernah kita lakukan. Barangkali Tuhan memang telah bosan melihat tingkah laku kita!

Lumpur Lapindo

            Kasus Lumpur Lampindo menimbulkan seribu satu pertanyaan dalam masyarakat, dan sebagian kita menilai statusnya masih berada di ”persimpangan jalan”. Ada ahli yang menganggap sebagai bencana yang diakibatkan perbuatan manusia (Lapindo), juga ada yang menilai sebagai bencana alam. Atau gabungan keduanya.

            Kenyataan seperti itu ”membelah” kesetia-kawanan-sosial masyarakat, bahkan menumpulkan dan memandulkannya. Berbagai kecurigaan dan kecemburuan merebak, baik kepada pemerintah maupun kepada Lapindo (Grup Bakrie).

            Apa yang dapat kita maknai dari kejadian tersebut? Kesetia-kawanan-sosial mandul dan kecemburuan-sosial muncul. Nasib (sebagian) korban terkatung-katung didera penderitaan yang tak jelas ujungnya. Timbul pertanyaan, apakah suara hati nurani mati?

            Beberapa pengamat (sosial, piolitik, ekonomi, budaya dan lain-lain) menyatakan bahwa masalah Lumpur Lapindo menjadi sangat kompleks, campur-aduk dan ruwet. Di dalamnya mencuat masalah bencana dan derita yang tersusupi kekuasaan, politik, bisnis, ekonomi, dan sebagainya. Kesrakahan dan keangkuhan manusia yang dibentengi kekayaan dan kekuasaan menimbun habis empati kepada korban yang merana. Sementara empati masyarakat luas dimandulkan oleh status bencana dan kebijakan penguasa yang terasa kurang tepat. Ini terdeteksi dari adanya sekian kali demonstrasi dan tuntutan para korban kepada pemerintah. Baik yang dilakukan di Sidoarjo, Surabaya, maupun Jakarta.

            Sebenarnya hati nurani belum seluruhnya mati. Masih banyak kelompok masyarakat yang peduli kepada para korban. Namun jumlah mereka sangat terbatas dibanding dengan kuantitas dan kualitas penderitaan para korban. Spontanitas kesetia-kawanan-sosial masyarakat kurang terasa. Padahal beberapa estimasi menyatakan bahwa bencana Lumpur Lapindo tidak akan tertangani dalam waktu dekat. Bahkan juga mungkin terjadi bencana yang lebih besar, meskipun ini tidak kita inginkan.

Kesimpulan

            Kesetia-kawanan-sosial dalam cicak-buaya menuntut keadilan, dalam bencana alam adalah rasa empati dan keprihatinan, sedang dalam Lumpur Lapindo terjadi penumpulan dan pemandulan hati nurani. 

Sejatinya, kesetia-kawanan-sosial sudah built in dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Sifatnya permanen dan universal, tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak membedakan berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia. Baik perbedaan yang dibawa sejak lahir maupun yang berkembang dalam perjalanan hidupnya.

            Masa adven ini rasanya baik bagi kita untuk mengasah hati nurani agar memiliki kesetia-kawanan-sosial yang lebih tajam, dengan mengesampingkan hiruk-pikuk duniawi yang penuh intrik, keserakahan, dan kepentingan. Nun jauh di sana masih banyak sesama yang menderita dan membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan juga di sekitar kita!

Catatan:

Tulisan ini dimuat Majalah KANA No.012, Desember 2009, halaman 09-10.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: