Oleh: J.A. Noertjahyo | 18/03/2010

Berpacu Mengejar Pasien

DALAM acara sebuah runah sakit (RS) di Malang seorang pelawak melontarkan teka-teki: “Apa beda dokter dengan tukang soto”.  Pancingannya berhasil, sekian banyak dokter saling pandang dan ingin tahu jawabannya. Dengan santai si pelawak mengatakan: “Tukang soto membuka cabang di mana-mana setelah terkenal dan laris. Namun dokter justru membuka banyak tempat praktek ketika belum terkenal, kemudian mengurangi jumlahnya ketika sudah terkenal dan laris”. 

            Namanya juga lawakan, ada unsur kebenarannya meskipun dengan logika yang bengkok. Lain dengan pernyataan seorang pejabat teras Departemen Kesehatan dalam sebuah rapat kerja rumah sakit di Puncak (Jawa Barat), dengan berucap: “Berprofesi sebagai pegawai negeri, mencari makan di swasta.”  Pernyataan itu untuk menggambarkan kondisi beberapa dokter ahli yang berstatus sebagai karyawan RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta yang susah dicari oleh “atasannya” pada jam-jam kerja. Ternyata mereka lebih banyak “bekerja” di RS-RS swasta untuk memberikan pelayanan kesehatan, tetapi sebenarnya lebih cenderung untuk menghimpun rezeki. Kenyataan demikian sudah menjadi “rahasia umum”. Bahkan juga di kota-kota selain Jakarta.

            Undang-undang (UU) No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran rupanya sedikit banyak merespon isi dagelan dan pernyataan di atas. Implementasi UU tersebut  sebagian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1419/MENKES/PER/X/2005 yang berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2005.

Dengan berlakunya kedua ketentuan itu maka dokter (termasuk dokter gigi) hanya diizinkan berpraktek paling banyak di 3 (tiga) tempat. Apa implikasinya? Antara lain, saat ini dokter menjadi rebutan banyak RS sebagai sarana untuk berpacu menjaring pasien! Terjadi semacam “perang” antar-RS dengan menerapkan berbagai strategi dan siasat untuk memenangkannya. Ini bisa menelurkan ekses pada kualitas pelayanan medis. Baik yang menguntungkan maupun merugikan (calon) pasien.

Fasilitas dan pelayanan

            Sebagai manusia tentunya wajar jika para dokter menginginkan fasilitas dan pelayanan yang baik dari RS tempatnya berpraktek. Karenanya tidak salah jika RS berlomba untuk menyediakan peralatan medis yang dibutuhkan para dokter. Bahkan peralatan yang paling mutakhir dan canggih, terutama yang belum ada di kota lokasi RS bersangkutan. Ini merupakan daya saing yang kuat dalam menarik dokter dan pasien.

            Masalahnya, harga berbagai peralatan medis mutakhir dan canggih itu tidak murah, bahkan bisa sangat  mahal. Bagi RS ini merupakan investasi yang perlu diperhitungkan jangka waktu kembalinya modal yang dikeluarkan. Dan pengembalian modal itu akhirnya harus dipikul para pasien yang menggunakan jasanya. Inilah yang bisa menjadi beban bagi para pasien. Sekaligus membuat bias – bahkan rancu – terhadap pelaksanaan ketentuan yang menyebutkan bahwa “setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya” (Pasal 49 ayat (1) UU No.29/2004, kursif dari penulis).

            Bias itu tetap bisa terjadi meskipun terhadap praktek dokter (dan dokter gigi)  dimungkinkan untuk diaudit (ayat 2). Apalagi pembinaan dan pengawasannya “hanya” ditugaskan kepada organisasi profesi yang di daerah-daerah kehadirannya sebagian hanya sebagai “formalitas”. Padahal membina dan mengawasi mutu maupun biaya tidaklah mudah, memerlukan keahlian, waktu dan pengorbanan. Mudah-mudahan dengan berlakunya UU dan Permen di atas mendorong organisasi profesi kedokteran itu betul-betul profesional dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh pemerintah.

            Pihak RS bukan hanya perlu menyediakan peralatan, tetapi juga fasilitas lain. Termasuk tenaga paramedis yang terampil, luwes, dan bisa menyenangkan dokter. Untuk bisa memenuhi ini juga diperlukan biaya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Ini juga memerlukan biaya yang cukup besar, serta memakan waktu. Saat ini bukan rahasia lagi munculnya keluhan dan kekecewaan pasien terhadap pelayanan RS. Jadi masih banyak yang harus dibenahi untuk mewujudkan tujuan praktik kedokteran yang “berkeadilan” seperti penjelasan terhadap Pasal 2 sub-C UU No.29/2004: “….. penyelenggaraan praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu”.

Sanksi pidana

            UU Praktik Kedokteran di atas juga mencantumkan sanksi hukum terhadap mereka yang melanggar, yang dimuat dalam Bab X Pasal 75 s/d 80. Antara lain ditentukan, dokter yang menjalankan praktik tanpa memiliki surat tanda registrasi bisa dipenjara selama tiga tahun atau denda Rp 100 juta. Sedangkan mereka yang tidak memiliki izin praktek, juga diancam hukuman seperti di atas.

            Ancaman hukuman lebih berat, lima tahun penjara atau denda Rp 150 juta, diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar, atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter (dokter gigi) yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter (dokter gigi) dan/atau surat izin praktek (Pasal 77). Ketentuann sejiwa dicantumkan dalam Pasal 78, sehingga bisa menjaring mereka yang termasuk kelompok “dokter gadungan”.

            Tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan UU ini, dokter juga bisa dijerat kesalaqhan dengan ancaman hukuman satu tahun atau denda Rp 50 juta. Pimpinan sarana kesehatan (RS dan sebagainya) dilarang mempekerjakan dokter (dokter gigi) yang tidak memiliki surat izin praktek. Pelanggarannya diancam dengan hukuman 10 (sepuluh) tah7un penjara atau denda Rp 300 juta.

            Terkesan bahwa semua “ancaman hukuman” di atas hanya merupakan formalitas dalam penyusunan sebuah UU, tanpa ada petunjuk bagaimana mengimplementasikannya dalam praktek. UU ini juga tidak menyinggung tentang masalah malpraktek, sehingga bisa ditafsirkan bahwa kasus malpraktek tetap mengikuti prosedur yang selama ini berlaku (yang dirasakan masyarakat lebih sering “melindungi” dokter).

            Dengan meninjau beberapa ketentuan UU dan Permen di atas rasanya pelayanan kesehatan belum berpihak kepada rakyat kecil. Bahkan pembatasan jumlah tempat praktek dokter bisa memacu RS-RS untuk saling meningkatkan “daya saing” dengan investasi yang besar. Akibat lanjutannya, biaya kesehatan semakin mahal dengan kehadiran berbagai peralatan medis mutakhir dan canggih, disertai pelayanan yang wah. Apakah itu yang dibutuhkan bangsa ini? (JA NOERTJAHYO


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: