Oleh: J.A. Noertjahyo | 07/09/2010

Derita Petani, Ketahanan Pangan, dan Agribisnis

File: 26062006KAJ

KECAMATAN Binangun di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, termasuk daerah kering dan minus. Di kawasan itulah Kasnadi (63 tahun) dan keluarganya hidup sebagai petani, dengan modal tanah seluas 0,375 hektar. Lahan gersang itu warisan dari orangtuanya. Tiga saudaranya juga menerima bagian yang sama, masing-masing seperempat dari 1,5 hektar tanah yang dulu  dimiliki orangtua mereka.Desa miskin di pantai Jolosutro, Binangun, Blitar.

Kasnadi mengaku hanya sekolah sampai kelas V SR (Sekolah Rakyat, sekarang Sekolah Dasar/SD) karena tidak ada biaya. Sejak masa kecilnya ia sudah dilibatkan oleh ayahnya dalam bercocok-tanam. Ia masih ingat, begitu musim hujan tiba penduduk langsung menanam jagung. Setelah jagung dipanen, lahannya ditanami kedelai dengan tumpangsari singkong. Ketika kedelai pun dipanen, ladang itu masih semarak dengan tanaman singkong yang berumur lebih dari tiga bulan. Singkong dipanen menjelang akhir musim kemarau. Siklus pola tanam dimulai lagi dengan jagung begitu musim hujan tiba.            Orangtua Kasnadi dengan modal tanah 1,5 hektar untuk hidup bersama istri dan empat anaknya, termasuk petani miskin. Makanan pokok keluarga ini jagung dan singkong serta sayur-mayur dari kebunnya. Jika suatu saat jatuh sakit, biasanya mengambil berbagai tanaman jamu, milik sendiri atau tetangganya, lalu diracik dan diseduhnya sendiri. Kehidupan yang akrab dengan tradisi dan lingkungan alamnya.

Kasnadi dan tiga saudaranya juga mewarisi kemiskinan orangtuanya, bahkan secara matematis empat kali lebih miskin dibanding oarngtua mereka. Dan tiga anak Kasnadi yang akan menerima warisan sepertiga dari 0,375 hektar tanah, jauh lebih miskin lagi. Tiga kali lebih miskin dibanding Kasnadi, atau 12 kali lebih miskin dibanding eyangnya (orangtua  Kasnadi), seandainya mereka tetap berkutat di desanya sebagai petani. Ceritanya menjadi lain karena dua anak lelaki Kasnadi sudah “hengkang” ke Surabaya.  Seorang menjadi tukang becak dan kakaknya membuka warung nasi di kaki-lima.

Perjalanan hidup keluarga Kasnadi bisa saja menggambarkan mayoritas kehidupan petani di berbagai pelosok pedesaan negeri ini. Tanah sebagai modal kehidupan selalu berpindah tangan mengikuti aturan hukum waris, terus dipecah-pecah sesuai dengan jumlah anak. Kepemilikannya semakin menyempit seirama dengan rumus deret ukur. Ketika tanah tak mampu lagi menopang kehidupan si pemilik, problema pun muncul. Tanah dijual untuk membeli sepeda motor dan menjadi tukang ojek sebagai penyambung hidup. Sebagian juga untuk makan. Ketika speda motor rusak dan uang yang jumlahnya sedikit itu ludes,  manusia bisa bertindak kriminal. Mereka mencuri atau membabat hutan. Atau terlempar ke kota-kota sebagai pekerja informal dalam kelompok marginal. Mungkin juga bertransmigrasi, atau merantau ke negeri orang  sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Baik TKI yang pergi sesuai dengan prosedur ketenaga-kerjaan, maupun pergi secara ilegal yang sering memunculkan berbagai masalah antar-negara. Sumber daya alam setempat tidak lagi mampu menopang kehidupan penduduknya!

Saat menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudho Husodo menyatakan, ratio lahan pertanian dan jumlah penduduk menyusut secara drastis. Tahun 1990-an tercatat sekitar 0,3 hektar sawah/orang, menjadi 0,208 hektar/orang setelah tahun 2000. Namun Sensus Pertanian 2003 mencantumkan angka ratio 0,25 hektar/jiwa. Idealnya ratio tersebut 0,4 hektar/jiwa. Kenyataan di Binangun, Kasnadi sudah melesat jauh lebih melarat dari prediksi dan hasil sensus di atas, mencapai ratio 0,375 dibagi lima (suami-istri plus tiga anak), yaitu 0,075. Dan masih banyak “Kasnadi-Kasnadi” lain di seluruh Nusantara ini. Lalu, apa arti sensus dan prediksi dipadukan dengan kenyataan yang melekat pada diri Kasnadi? Biarlah para ahli yang memberikan jawaban.

Fakta lain, tidak bisa dibantah bahwa di pedesaan banyak terjadi pengangguran absolut maupun pengangguran tidak kentara. Ada yang seperempat menganggur, setengah menganggur, atau lebih dari itu. Akibat lebih lanjut, kemiskinan terus menggerayangi pedesaan dan mencengkeram erat para petani yang tidak berdaya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa mayoritas petani kita adalah “petani gurem” alias peasants, dan “buruh tani”. Mereka bukanlah  farmers. Kelompok peasants adalah petani yang bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan farmers bisa kita artikan petani-pedagang, yaitu mereka yang melakukan usaha tani tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tetapi kelebihan produksinya juga dijual dan menjadi kekayaan yang dapat dibanggakan.

Sepanjang pengamatan penulis, Kasnadi rasanya “lebih rendah” dibanding peasants. Ia petani gurem sekaligus buruh tani. Sebab hasil pertaniannya sering tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, sehingga harus ditopang dengan usaha lain. Baik sebagai buruh-tani atau dengan memelihara ternak, berupa  ayam dan kambing. Malahan dua ekor  kambingnya merupakah gaduhan, milik orang lain yang dipelihara dengan sistem paron. Artinya, jika kambing itu beranak dua ekor  misanya, Kasnadi dan pemiliknya masing-masing berhak memiliki seekor.

Indonesia berpredikat sebagai “negara agraris dan maritim”. Ironisnya, justru mereka yang berprofesi sebagai petani – seperti Kasnadi – hidupnya terkungkung dalam kerak kemiskinan. Mereka terjebak dalam kemiskinan struktural, kemiskinan alamiah, sekaligus kemiskinan kultural. Mereka tersisih dari pusaran gerak pembangunan karena tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, serta kesulitan mengubah sikap hidup tradisionalnya. “Kue pembangunan” hanya menetes ke tangan mereka, malahan bisa jadi   mampet sama sekali. Hampir semua petani gurem, buruh tani, dan nelayan di negeri ini terpuruk dalam kemiskinan absulut.

Karena itu sebagian ahli ekonomi (pertanian) menyebut para petani gurem, buruh tani dan nelayan  sebagai “tumbal pembangunan”. Mereka melarat namun sering harus mensubsidi orang-orang yang lebih kaya, penduduk perkotaan yang dimanjakan berbagai  gemerlap duniawi. Harga beras dan ikan sering berfluktuasi secara tajam dan merugikan petani-nelayan. Ini terjadi setiap tahun, setiap saat, dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sepenggal puisi Taufik Ismail, penyair terkenal itu, menyiratkan rasa malunya karena sebagai orang kota (yang kaya) harga berasnya disubsidi oleh para petani di pedesaan (yang miskin). Sebaliknya, orang kota tidak pernah mensubsidi pakaian, rumah, dan pendidikan anak-anak petani.

Banyak ahli berpendapat bahwa pembangunan Indonesia telah mengingkari jatidiri negaranya. Ketika industri masih bertumpu pada sektor pertanian, tahun 1984 Indonesia mampu berswasembada beras dan mendapat acungan jempol dari seluruh dunia. Presiden Soeharto berpidato di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia dijadikan contoh negara berkembang yang bisa berswasembada pangan. Namun kejayaan itu mulai menyurut ketika arah pembangunan mulai bergeser haluannya. Lebih tragis lagi ketika strategi pembangunan secara total diubah, dari industri berbasis pertanian “melompat” ke industrialisasi berspektrum luas (broad base industry strategy) dan industri canggih (hi-tech industry). Jenis industri semacam ini banyak menyandarkan diri pada bahan baku impor.

Kondisi semacam itu sangat rentan terhadap gejolak kurs rupiah, memboroskan cadangan devisa, dan memperbesar ketergantungan kita pada negara lain. Para pemimpin tak ingat lagi semboyan “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri) yang dulu berdengung-dengung, apalagi meresapi dan mewujudkannya. Perekonomian Indonesia kehilangan jatidiri, dan menggiring negara agraris ini ke jurang krisis moneter (krismon) di penghujung tahun 1997. Ternyata krismon terus melaju secara binal sehingga terjadi krisis multidimensi, krisis total yang meluluh-lantakkan sendi-sendi perekonomian kita. Banyak konglomerat bangkrut, namun pertanian tetap eksis!.

Maka tersentaklah kita semua, terutama pimpinan bangsa di pusat sampai ke daerah-daerah. Muncul tekad untuk kembali ke jatidiri, menggarap sektor pertanian. Dan ramailah gerakan back to nature serta bergairah kembali menggeluti masalah  pertanian. Namun alam telah tercabik-cabik dan compang-camping, hutan-hutan gundul dan banyak sumber air mampet. Raga Ibu Pertiwi telah kering-kerontang terlanda “revolusi hijau” yang terus-menerus menyiramkan pupuk dan obat-obatan kimiawi. Secara formal dan substansial kekayaan alam dan sumber hayati kita sudah rusak-berantakan karena keserakahan anak-anak manusia dalam mengeksploitasinya. Beberapa gelintir orang (perusahaan) Indonesia – baik sendiri maupun bekerja sama dengan orang (perusahaan) asing – memang menjadi kaya raya dan makmur dengan menguras kekayaan negeri kita. Namun tumbalnya adalah jutaan saudara sebangsa yang tidak berdosa. Mereka menderita terjangan banjir, tertimbun tanah longsor, atau bencana alam lainnya. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia sebelum sempat turut menikmati kekayaan negeri ini. Dan sebagian dari mereka, baik yang menderita maupun mati, adalah keluarga petani-nelayan yang memiliki andil besar dalam kehidupan kita bersama.

Namun kata orang bijak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semangat untuk kembali ke jatidiri sebagai negara agraris perlu terus dikobarkan dengan mengingat saran Prof Egbert de Vries, yang menyatakan antara lain bahwa pembangunan yang berarti bagi masa depan Jawa dan Indonesia hanya akan punya harapan jika kita mampu menggerakkan masyarakat petani dan desa secara aktif dengan insentif ekonomi, dorongan sosial-budaya dan moral.

Gayung mulai tersambut, petani dan pertanian ditengok kembali meskipun terasa masih setengah hati. Perhatikanlah, di sana-sini petani sering terperangah karena harga gabah terlalu rendah. Atau menjerit karena pupuk sering langka dan harganya terus merambat ke ujung langit. Petani masih sering menjadi tumbal pembangunan!

Ketahanan Pangan

Pertengahan Juni 2006 media massa banyak memberitakan tentang kelaparan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Sikka. Beberapa waktu sebelumnya sejumlah penduduk provinsi ini juga diberitakan mengalami gizi buruk, kurang gizi atau menderita busung lapar. Masih ditambah sebagian penduduk Papua mengalami nasib sama, dan yang paling menonjol menimpa penduduk wilayah Yakuhimo. Namun penderita gizi buruk juga muncul di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan lain-lain. Bahkan di Tangerang dan Bekasi yang lokasinya hanya puluhan kilometer dari Ibukota Jakarta, juga tidak luput dari “penyakit kemiskinan” tersebut. Semua ini merupakan indikator bahwa ketahanan pangan Indonesia masih rapuh. Bahkan amat-sangat rapuh.

Pengertian “ketahanan pangan” yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, pada World Food Conference on Human Right 1993 dan World Food Summit 1996, bisa diterjemahkan demikian: “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat berkesinambungan sesuai budaya setempat”. Sementara dalam Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996, pemerintah Indonesia merumuskan ketahanan pangan itu sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah-tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau”.

Berpijak pada kedua definisi di atas, terjadinya kurang pangan, kelaparan, busung lapar, gizi buruk dan sebagainya di negeri kita, dapat diartikan bahwa di Indonesia ketahanan pangan belum terwujud. Salah satu sebabnya, menurut beberapa ahli pertanian, kita tidak memahami dan melestarikan “kearifan tradisional” (indigenous knowledge). Ini merupakan akibat diterapkannya “politik beras” pada zaman Orde Baru. Beras banyak diartikan sebagai simbol kemajuan, simbol kemakmuran dan lain-lain simbol yeng terkait dengan modernisasi dan gengsi. Karena itu penduduk Madura yang dulu dikenal dengan makanan pokok jagung, perlu diganti dengan beras. Demikian pula sebagian penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua yang sudah akrab dengan sagu, diarahkan untuk beralih ke makanan pokok beras. Juga daerah-daerah lain.

Kasnadi, dan beberapa penduduk di Blitar selatan serta Malang selatan yang berusia di atas 50 tahun  menuturkan, dulu sekitar separuh konsumsi masyarakat di sana  bukanlah beras. Sarapan pagi cukup dengan singkong rebus atau umbi-umbian lain, seperti ketela rambat, uwi, suwek, bothe, gembili, tales, dan lain-lain. Juga gadhung setelah diolah dan dihilangkan racunnya. Sudah biasa nasinya dari beras bercampur jagung, atau jagung melulu bagi penduduk yang kurang mampu. Malahan yang lebih miskin lagi biasa mengkonsumsi nasi dari gaplek, yang disebut thiwul.

Itulah diversifikasi pangan bagi penduduk di pedesaan (yang miskin dan minus). Merujuk definisi ketahanan pangan PBB di atas, diversifikasi semacam itu bisa diidentikkan dengan “budaya setempat”. Namun istilah ini tidak tercantum dalam rumusan UU No.7 Tahun 1996. Tidak jelas apakah penyusun UU sengaja menghilangkan istilah “budaya setempat” itu, atau hanya karena khilaf. Bisa saja itu terkait dengan “politik beras” yang melumat-habis diversifikasi pangan. Atau, karena para elite politik yang mempunyai andil besar dalam penyusunan UU itu sudah masuk ke dalam perangkap korporasi multinasional, setidaknya dalam penguasaan genetika dan kearifan tradisional.

Apa pun alasannya, “kearifan tradisional” itu sudah nyaris punah. Nasi jagung di warung-warung kecil perkotaan bukanlah makanan pokok masyarakat, namun sebatas konsumsi mereka yang mengidap penyakit diabetes. Jika ada rumah-tangga yang makanan pokoknya jagung, apalagi thiwul, masyarakat menudingnya sebagai orang miskin. Padahal kandungan kalori dan protein jagung lebih tinggi dibanding beras, demikian juga fosfor dan vitamin A-nya. Karbohidrat jagung memang lebih rendah dibanding beras, meskipun bedanya hanya sekitar 10 persen. Tentunya para ahli gizi kita bisa merumuskan, bagaimana menyusun menu agar penduduk yang makanan pokoknya  jagung bisa terpenuhi gizinya sehingga bisa hidup secara sehat.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan berbagai kandungan dalam beras dan jagung.

PERBANDINGAN GIZI BERAS GILING DAN JAGUNG GILING

No. !   Kandungan Gizi !  Unit   !                            Kandungan

!            ! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

!            !         Beras giling     !   Jagung giling kering

1.    !  Kalori                            !  Kal   !          360                  !            361

2.    !  Protein                           !  Gram !              6,8               !                8,7

3.    !  Lemak                           !  Gram !              0,7               !                4,5

4.    !  Karbohidrat                   !  Gram !            78,9               !.             72,4

5.   .!  Kalsium                          !  Mg    !              6                  !                9

6.    !  Fosfor                            !  Mg    !           140                 !            380

7.    !  Zat besi                          !  Mg    !               0,8              !                4,6

8.    !  Vitamin A                       !  Si      !               0,0               !            350

9.    !  Vitamin B1                     !  Mg    !               0,1              !                0,3

10.  !  Vitamin C                       !  Mg    !               0,0              !                0,0

11.  !  Air                                 !  Gram !             13                 !               13,1

12.  !  Bagian yang da-

!  pat dimakan                   !    %     !           100                 !            100

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI/Departemen Pertanian.

Beras telah diangkat menjadi simbol kemakmuran, kekayaan, dan peradaban modern. Semakin tinggi kualitas beras semakin tinggi harganya, dan semakin tinggi pula gengsi yang mengkonsumsinya. Pandangan ini, orientasi pangan pada beras, tidak mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional, dan cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup kita. Selama ini Indonesia sudah banyak mengimpor beras karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Swasembada tinggal sebagai kenangan. Jika secara ekstrim dihubungkan dengan teori Robert Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan produk-produk pertanian, ancaman bahaya sudah membayang. Apalagi jika “produk pertanian” hanya ditujukan untuk beras saja. Di sinilah perlunya ketahanan pangan diwujudkan dengan melestarikan “kearifan tradisional” yang merangkul pala-kependhem (umbi-umbian) sebagai diversifikasi pangan.

Dewan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dalam program kerjanya antara lain mengutarakan empat masalah yang dihadapi, yaitu (1) belum tercapainya sasaran produksi padi nasional sebesar 53 juta ton tahun 2003, (2) jumlah impor beras cenderung terus meningkat, (3) pendapatan petani padi dari usaha-tani padi stagnan, dan (4) rata-rata harga gabah di tingkat petani berada sekitar Rp 100/kg di bawah harga pembelian pemerintah.

Dari berbagai pemberitaan media massa kita ketahui bahwa keempat masalah tersebut sampai tahun 2006 belum bisa diatasi, bahkan ada yang cenderung semakin parah. Paling tidak tentang impor beras yang terus meningkat, dan fluktuasinya produksi beras dalam negeri karena berbagai kendala. Kelangkaan pupuk, kesulitan air, serangan hama dan bencana alam merupakan kendala yang sering menjadi bahan pemberitaan media massa dari tahun ke tahun. Dan kita seakan tidak berdaya mengatasinya.

Beralih-fungsinya lahan pertanian yang potensial terasa sulit dibendung. Ini dengan mudah dapat terlihat dari lahan-lahan subur di kiri-kanan jalan negara yang sudah berubah menjadi bangunan pabrik, pergudangan, pompa bensin, perumahan, dan lain-lain. Belum lagi yang ada di pedalaman, terutama di sekitar pabrik/perusahaan baru yang menampung banyak tenaga kerja dan membutuhkan tempat tinggal. Data Departemen Pertanian menyebut terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian sekitar 47.000 hektar per tahun. Namun dengan berlakunya Otonomi Daerah terasa bahwa para pejabat di daerah-daerah begitu mudah “melepas” lahan pertanian untuk peruntukan lain. Bisa saja laju alih-fungsi berjalan lebih cepat dibanding data Departemen Pertanian di atas.

Alih-fungsi juga terjadi antar-komoditas pertanian, misalnya lahan padi menjadi kebun tebu atau tanaman jeruk. Di Jawa Timur saja, dari Banyuwangi sampai Ponorogo misalnya, lebih dari 200.000 hektar sawah sudah berubah menjadi kebun jeruk. Menurut para petani, menanam jeruk hasilnya bisa 5-10 kali dibanding tanaman padi-palawija. Keuntungan yang besar itulah yang merangsang petani untuk beralih komoditas. Logis!

Saat menjabat Menteri Pertanian, Prof Bungaran Saragih pernah menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks dan tidak hanya menjadi wewenang Departemen Pertanian saja. Sistem ini harus melibatkan banyak pihak, lintas sektor/lembaga, lintas pelaku, lintas daerah, dan bahkan terkait langsung dengan perdagangan regional maupun internasional. Ia juga mengakui, sangat riskan membangun ketahanan pangan dengan mengandalkan pada pasar internasional. Sebab pasar dunia penuh dengan ketidak-pastian pasokan, dan kecenderungannya stok pasar sangat tipis (thin market), karena volumenya hanya sekitar 5 (persen) dari produksi global.

Memperhatikan kenyataan itu, ketahanan pangan perlu dibangun dengan mengandalkan produksi dalam negeri. Sambil memperbaiki lingkungan sekaligus  meningkatkan produktivitas lahan, perluasan lahan pertanian ke luar Jawa perlu digarap secara serius. Ini perlu dibarengi koordinasi pengendalian alih-fungsi lahan pertanian yang subur terutama di Jawa dan Bali. Sudah saatnya “kearifan tradisional” mendapat porsi perhatian yang lebih besar untuk menuju penganeka-ragaman pangan yang tetap memenuhi kebutuhan gizi untuk kelangsungan hidup manusia.

Strategi pembanguan berbasis pertanian perlu dirumuskan secara komphrehensif sehingga para petani pun tidak lagi menjadi tumbal pembangunan. Untuk ini, penerapan  konsep “sistem dan usaha agribisnis” bisa memberikan jalan keluar.

. Sistem dan Usaha Agribisnis

Bulan Mei-Juni 2006 banyak petani kelabakan akibat kelangkaan pupuk. Musim tanam mulai tanpa pupuk, berarti pertumbuhan tanaman kurang maksimal dan produksi pasti merosot. Ini terbukti pada tanaman tebu 2005/2006, di Kabupaten Malang produksi merosot sampai sekitar 20 persen akibat suplai pupuk yang terlambat atau tersendat. (Kompas edisi Jawa Timur 21 Juni 2006). Persentase kemerosotan itu bisa juga terjadi pada tanaman padi, dan mungkin juga lebih besar lagi. Sebab padi lebih rentan dibanding tebu mengingat usia panennya jauh lebih pendek dibanding tebu.

Di lain pihak pabrik dan pedagang pupuk tetap eksis, jika tak boleh dikatakan semakin kaya. Nasib serupa juga dialami pabrik dan pengusaha benih maupun sarana produksi (saprodi) pertanian lainnya. Demikian pula berkembangnya hampir semua  pabrik dan pedagang di bagian hilir pertanian. Sebutlah pabrik rokok, pabrik beras, pabrik gula, Bulog, dan para pedagang lainnya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa keuntungan terbesar usaha pertanian justru terletak pada kegiatan di luar pertanian (off farm). Sedangkan kegiatan on farm yang digeluti para petani, keuntungannya kecil sekaligus penuh risiko. Selain risiko soal saprodi, masih ada risiko hama dan penyakit, atau musim yang tidak bersahabat.

Sejauh petani belum memiliki posisi-tawar (bargaining position) yang kuat pada semua kegiatan pertanian, dari hulu sampai ke hilir, rasanya amat sulit meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka. Untuk bisa mengarah ke sistem tersebut, menurut Prof. Loekman Soetrisno, pertama-tama penguasaan modal (tanah) para petani harus memenuhi skala usaha. Dan petani perlu memiliki wadah yang kuat untuk memperjuangkan nasib bersama-sama.

Jika modal dasar para petani tersebut sudah terpenuhi, menurut Prof Bungaran Saragih, usaha pertanian (on farm) harus dikaitkan dengan industri hulu (up-stream) dan industri hilir (down-stream), karena keuntungan terbesar justru pada kegiatan off farm ini.

Karena itu pembangunan pertanian harus dilakukan dengan paradigma baru, yaitu pembangunan seluruh subsektor pertanian dengan pembangunan industri dan jasa terkait yang dikembangkan secara simultan dan harmonis. “Inilah inti dari sosok pembangunan sistem dan usaha agribisnis,” kata Bungaran Saragih.

Sasaran pembangunan sistem dan usaha agribisnis adalah (1) mengembangkan perekonomian nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi dengan basis keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim, (2) meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha secara adil, (3) meletakkan dasar yang kokoh untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan, (4) mendorong transformasi struktural secara seimbang, (5) mengembangkan ekonomi pedesaan, dan (6) mewujudkan ketahanan pangan nasional berbasis keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pemenuhan lahan yang memenuhi “skala usaha” perlu dilakukan dengan pelaksanaan agrarian reform, tidak cukup hanya dengan land reform. Petani tidak harus “memiliki” tanah/lahan, namun cukup bisa menguasai untuk modal usaha-taninya. Ini memerlukan kebijakan nasional untuk mengubah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang selama ini tidak menguntungkan petani, sekaligus juga tidak adil.

Jika modal garapan petani sudah terpenuhi, diperlukan adanya “lembaga petani” yang kuat untuk mengurusi bisnis pertanian. Masalah bisnis kurang pas ditangani oleh Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) atau Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), karena kedua organisasi ini lebih banyak bergerak dalam politik-pertanian dan pelaksanaan profesi petani. Selain itu, kedua organisasi itu juga terasa belum merambah ke relung-relung kehidupan petani.

Beberapa ahli ekonomi (pertanian) cenderung menjadikan “koperasi” sebagai lembaga yang menjadi wadah bisnis pertanian. Dengan berhimpun dalam lembaga yang tangguh para petani bisa memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat, baik dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi (saprodi) maupun dalam memasarkan hasilnya. Hal ini sudah terbukti misalnya di Eropa, Australia, dan lain-lain.

Koperasi tangguh sebagai wadah petani bukanlah koperasi yang tampil sebagai “paguyuban sosial”. Menurut Kwik Kian Gie, sangat dibutuhkan pemimpin yang menganggap koperasi sebagai “unit dagang” yang penuh inisiatif, kreatif dan inovasi. Koperasi adalah badan usaha yang harus berkompetisi secara keras dengan badan usaha lain di sektor modern, sehingga harus dikelola dengan teknik-teknik manajemen modern dengan semangat dagang.

Dengan koperasi seperti itu, posisi tawarnya kuat baik dalam hal saprodi (berhadapan dengan pabrik pupuk, obat-obatan, dsb) maupun dengan pasar (pedagang, Bulog, pabrik-pabrik pengolah hasil pertanian, dsb). Para petani yang muncul dengan wadah koperasi kuat bisa turut menentukan harga, tidak “dipermainkan” terus-menerus oleh mereka yang menguasai modal dan mahir trik-trik bisnis. Masalahnya, mampukah pemerintah memfasilitasi koperasi yang berfungsi seperti itu? Ini memerlukan “kemauan politik” pemerintah untuk mengembalikan perekonomian nasional ke jatidirinya, dengan mengemban visi dan misi yang digariskan para pendiri Republik tercinta ini. Pengingkaran terhadap jatidiri ternyata sudah membawa bangsa dan negara ini terjerumus dalam lorong kesengsaraan yang berlarut-larut

Secara teoritis, struktur sosok, sasaran, serta pola operasional dari sistem dan usaha agribisnis itu rasanya bisa menjadi “juru selamat” bagi para petani. Sekaligus juga menjadi tulang punggung terwujudnya ketahanan pangan nasional di atas budaya lokal, bahkan bisa mendukung persediaan pangan internasional. Namun untuk itu diperlukan strategi pembangunan yang tepat-realistis serta kerja keras bagi seluruh komponen bangsa. Semoga!

.

Pustaka pendukung:

  1. Taufik Ismail, Malu Aku Menatap Wajah Saudaraku Para Petani, dalam buku Pertanian Mandiri (2004).
  2. Loekman Soetrisno, Paradigma Baru Pembangunan Pertanian, Sebuah Tinjauan Sosiologis (2002).
  3. Egbert de Vries, Pertanian dan Kemiskinan di Jawa (1985).
  4. Prof Dr Ir Bungaran Saragih MEc, Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian (2001).
  5. JA Noertjahyo, Dari Ladang sampai Kabinet, Menggugat Nasib Petani (2005).
  6. Kwik Kian Gie, Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia, Badai Belum Akan Segera Berlalu (1998).
  7. Dr Ir Rudi Wibowo MS (Ed), Pertanian dan Pangan (2000).

Keterangan:

Tulisan ini dimuat dalam buku “Pangan dan Pemberdayaan Petani”, halaman 42-58, diterbitkan oleh  Sekretariat Komisi PSE/APP bekerjasama dengan LDD-KAJ dan Komisi PSE-KWI (September 2006).***


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: