Oleh: J.A. Noertjahyo | 15/09/2010

Dilema Pangan bagi Si Miskin

Tulisan untuk menyambut Hari Pangan Sedunia (HPS):

SEORANG pengusaha kaya di Jawa Tengah – sebut saja JD – meyakini motto:  “Lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah”. Maknanya, lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik bersedekah daripada minta sedekah. Karena itu ke mana pun ia pergi selalu menyediakan sejumlah “uang kecil” untuk memberi sedekah kepada mereka yang mengharapkannya.

Di kota-kota, setiap kali kendaraan berhenti di lampu lalu-lintas (traffic light) kita amat sering bertemu dengan tangan pengemis yang menjulur ke arah jendela mobil. Suatu pemandangan yang tidak asing di negeri ini. Jika menghadapi kenyataan semacam itu, tanpa dikomando oleh sang bos (JD), sopirnya  langsung membuka kaca jendelanya dan menyerahkan selembar uang ke atas telapak tangan yang menjulur. Semuanya dilakukan secara spontan, tidak ada komentar sepotong  kata pun dari mulut si sopir maupun majikannya. Penulis pun – ketika diajak bersama-sama dalam kendaraan JD – hanya melihat proses pemberian sedekah itu dalam kebisuan dengan berbagai perasaan yang tidak menentu. Dan dari luar mobil, biasanya terdengar suara sayup-sayup “Matur nuwun” atau “Terima kasih” dari si penerima sedekah.

Entah berapa kali situasi semacam itu terjadi selama dalam perjalanan, di berbagai tempat, dengan peminta sedekah yang berbeda-beda atau sama. Lelaki atau perempuan, tua dan muda, bahkan kanak-kanak yang “bekerja” sambil bermain.

Untuk urusan di suatu kota, kita memang sering harus berputar-putar dan beberapa kali melewati tempat yang sama. Termasuk perempatan jalan dengan traffic light yang sama, juga pengemis yang sama pula. Maka sopir pengusaha JD itu pun memberikan sedekah kepada pengemis yang sama untuk kedua kalinya atau lebih. Jika tempat itu dilewati sampai 4-5 kali, 4-5 kali pula sedekah diberikan kepada si miskin yang sama.

“Ada juga pengemis yang sudah hafal mobil ini, dan biasanya tidak mau minta untuk kedua kalinya. Jika minta, ia juga tetap kita beri,” ujar pengemudi bos JD dengan polosnya.

Ternyata bukan hanya pengemis yang menjadi langganan sedekah pengusaha besar ini. Karena di mana-mana tidak sedikit pengemis yang selalu “dikuntit” pengamen-jalanan yang mendambakan “upah” meskipun hanya melagukan “jreng-jreng-jreng …” tanpa irama nada. Kelompok yang sedikit lebih elite dibanding pengemis ini pun mendapat sedekah-upah yang sama lewat tangan sopir pengusaha JD.

Sepanjang perjalanan itu pengusaha JD seolah sengaja tidak memperhatikan apa yang dilakukan sopirnya. Sekaligus juga seperti sengaja mengalihkan perhatian penulis dari perbuatan si sopir. Ia terus-menerus mengajak bicara dan bercerita panjang lebar mengenai berbagai hal. Tentang situasi  perusahaannya, atau berbagai restoran terkenal dan tempat-tempat hiburan di kotanya, atau situasi umum dan peristiwa-peristiwa hangat yang terjadi di negeri kita. Ia seperti tak pernah kekurangan bahan pembicaraan. Perbuatan dan sikap pengusaha itu cukup menggelitik dan menimbulkan berbagai tanda tanya besar dalam diri penulis. Tetapi semuanya tidak mudah untuk menemukan jawaban, sampai pengalaman itu penulis paparkan di buku ini. Rasanya hanya JD pribadi dan Sang Mahatahu saja dapat memberikan jawabannya secara tepat!

Kisah lain, perbuatan serupa namun tak sama, terjadi di Jawa Timur. Pelakunya adalah dokter WD. Ke mana pun pergi ia selalu duduk di bagian depan kendaraannya, di samping sopir. Tangannya juga selalu siap memberikan sedekah kepada siapa pun yang memintanya. Baik itu pegemis, pengamen, atau sekian banyak “sukarelawan” yang menghimpun dana di tengah jalan untuk pembangunan rumah ibadah.

Perbedaan antara JD dengan WD, JD memberikan sedekah melalui tangan sopirnya, dan seolah tidak mau memperhatikan proses serah-terima sedekah itu. Sedangkan WD langsung menyerahkan sedekah dengan tangannya sendiri, disertai  wajah yang menyiratkan empati dan keprihatinan. Perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya adalah, pengusaha JD sangat kaya, sedangkan dokter WD boleh dikatakan “tidak kaya tetapi juga tidak miskin”.

Beberapa teman akrab dokter WD menyatakan, di tempat prakteknya pun dokter ini sering beramal untuk pasiennya. “Pasien yang betul-betul miskin digratiskan, malahan ada yang diberi uang untuk membeli obat di apotek,” ujar seorang rekannya yang sama-sama aktif di organisasi Rotary Club.

Sahabatnya yang lain menuturkan, WD rela menjual mobilnya untuk menolong anak buahnya yang mengalami kesulitan besar dalam hal keuangan. Tentu saja kasus ini menjadi “masalah” dalam keluarga WD sendiri, meskipun akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. “Terkadang WD memang berbuat yang aneh-aneh dan tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Tapi semuanya dilakukan karena rasa empatinya kepada orang lain yang menderita,” kata  sahabat WD itu.

Sedangkan persamaan di antara mereka, JD dan WD, keduanya memberi  sedekah tanpa pandang bulu, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam melakukan pemberian sedekah tersebut.

Ceritera lainnya lagi masih berkutat di Jawa Timur, menyangkut figur dermawan yang lebih suka memberi “pancing” daripada “ikan”. Ia adalah BT yang juga berprofesi sebagai dokter. Sudah puluhan pemuda yang dinilai berbakat dari keluarga kurang mampu dibiayai pendidikannya sampai menjadi sarjana, dan mampu hidup mandiri. Anehnya, satu sama lain di antara mereka yang dibiayai saling tidak mengenal, dan orang lain pun tidak mengetahuinya. Bahkan mereka yang disekolahkan pun tidak mengetahui persis dari siapa biaya pendidikannya, sebab BT selalu berkata: “Saya dapat beasiswa untuk kamu. Tidak perlu tahu dari siapa saya dapat uang, dan kamu juga tak perlu merasa hutang budi kepada saya.” Maka perbuatan baik itu pun tetap misterius meskipun sekian banyak orang miskin kemudian mampu mandiri. Bukan hanya mandiri dalam soal pangan, tetapi juga kebutuhan hidup lainnya secara layak.

Beberapa sahabat BT menuturkan, figur ini keras dan memiliki disiplin tinggi dalam kehidupannya. Namun juga mudah tersentuh perasaannya terhadap penderitaan orang lain dan tidak segan-segan memberikan bantuan yang dinilainya betul-betul diperlukan. Ia tidak menginginkan mereka yang diberi bantuan itu akan semakin terjerumus dalam penderitaan di kemudian hari, misalnya tetap tergantung pada pemberian orang lain. BT menginginkan agar setiap orang mampu mengurus diri dan keluarganya, tidak menjadi beban orang lain.

Ceritera tentang JD, WD, dan BT di atas bukan kisah fiktif atau karangan, tetapi satu kenyataan yang penulis alami. Baik dengan JD, BT maupun WD, boleh dikatakan penulis sering bertemu, karena sama-sama sebagai anggota organisasi sosial-kemasyarakatan yang melakukan pertemuan secara rutin. Baik pertemuan lokal, regional, maupun nasional. Selain itu, dalam profesi sebagai wartawan, penulis juga pernah berhubungan dengan ketiga beliau. Karena itu beberapa kali penulis melakukan perjalanan bersama JD, atau WD, atau BT dalam satu kendaraan. Dan sebagian pengalaman dalam kebersamaan itu penulis paparkan seperti di atas, ditambah penuturan beberapa sahabat atau orang yang dekat dengan mereka.

Sengaja nama dan identitas ketiga beliau agak disamarkan, karena penulis yakin ketiganya lebih senang dihadirkan secara demikian. Ketiganya juga pernah menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah masalah kecil yang tidak perlu ditonjolkan, karena mereka yakin masih banyak orang yang melakukan hal sama. “Bahkan mungkin lebih hebat dari apa yang saya lakukan,” ujar JD dalam satu perbincangan santai.

Peduli orang miskin

JD, WD, dan BT di atas adalah tiga pribadi dari sekian banyak pribadi yang memiliki kepedulian terhdap orang miskin. Mereka melakukannya di sela-sela kegiatannya, dengan penuh keikhlasan dan empati. Suatu perbuatan amal yang patut dipuji meskipun tidak dikehendaki oleh pelakunya.

Memang banyak cara yang dilakukan warga masyarakat untuk membantu sesamanya yang miskin. Istilah yang populer adalah “bakti sosial” atau “bakti masyarakat” pada ulang tahun suatu perkumpulan, organisasi, bahkan lembaga/instansi pemerintah. Atau dalam bentuk berbagai kegiatan “pasar murah” mnjelang hari-hari raya keagamaan. Dan mungkin masih banyak cara yang lain lagi.

Selain kepedulian “musiman” seperti di atas, ada pula kegiatan yang diorganisasikan dan dilakukan secara rutin, umumnya sebulan sekali. Misalnya yang dilakukan oleh kelompok “Cinta Orang Miskin” (COM) di Malang, Jawa Timur. Kelompok  ini telah mendata warga kurang mampu di berbagai lokasi,  bekerja sama dengan pengurus RT-RW dan tokoh masyarakat setempat. Kepada mereka yang terdaftar sebagai warga miskin, secara rutin – biasanya sebulan sekali – diberi bantuan bahan makan dan kebutuhan hidup lain, secara gratis. Dana dan berbagai jenis bahan bantuan dihimpun dari para dermawan yang memiliki kepedulian kepada sesama yang menderita, tanpa padang suku, golongan, agama, dan lain-lain perbedaan. Kegiatan mereka dapat berjalan karena mendapat kepercayaan dari para donaturnya, berkat pertanggung-jawaban yang dilakukan para pengelolanya dengan baik.

Kelompok ini menjaring tenaga sukarelawan dan telah berhasil “membina” sekitar 300 warga yang kurang mampu di tujuh lokasi, dan diharapkan akan terus mampu melebarkan wilayah kegiatannya. Program jangka panjangnya bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga berupaya untuk memberdayakan warga binaan tersebut sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak. “Keinginan kami bukan hanya memberi ikan, tetapi juga memberikan pancing,” ujar salah seorang aktivisnya.

Penulis pernah mengikuti kelompok COM ini serta menyaksikan betapa antusiasnya para sukarelawan menjalankan tugas sosialnya. Di pihak lain, para penerima bantuan juga memperlihatkan kegembiraannya dalam menerima tali-asih yang tidak diketahui asal-muasalnya. Suasana saling menghargai dan persahabatan yang tulus juga nampak terjalin di antara mereka. Bahkan di antara sesama penerima bantuan tersirat suasana senasib dan sepenanggungan, tanpa canggung saling membantu, yang muda membimbing mereka yang berusia lanjut atau membawakan barang-barang bantuan yang diterimanya.

Kelompok lain yang peduli kaum miskin di Malang, memilah pemberian bantuannya berdasarkan usia dan kondisi fisik. Kepada para lanjut usia (lansia) yang tidak mungkin melakukan aktivitas produktif, secara berkala diberi bantuan bahan makan. Namun kepada keluarga miskin yang dinilai masih mampu bekerja, bantuan terutama ditujukan untuk anak-anak mereka, khususnya kelompok balita. Bisa dalam bentuk susu, vitamin, atau bahan makan dan makanan jadi. Model lain yang digunakan, menjual paket seharga Rp 500, padahal isinya bernilai  Rp 5.000 atau lebih. Dengan cara ini kaum duafa tersebut mendapat “subsidi” 90% untuk paket yang dibelinya, namun mereka merasa tetap “dihargai” dengan membayar 10%-nya. Cara ini juga memiliki nilai edukatif meskipun secara kualitatif sulit diketahui kadarnya.

Kelompok lain dan terasa cukup unik adalah mereka yang memberdayakan para pemulung. Ada beberapa kelompok semacam di Malang, di antaranya kelompok KT yang berlokasi di samping jalan raya Malang-Tumpang. Di sini KT mendirikan sejumlah bangunan sederhana di atas tanah sewa, yang diatur menjadi petak-petak dan dapat menampung lebih dari 42 pemulung (sebagian bersama anak-istri). Aturan pokok yang berlaku, para pemulung menempati rumah (lebih tepat disebut “gubug”) termasuk fasilitas penerangan dan air bersih tanpa bayar. Unuk itu para pemulung berkewajiban menjual hasil pulungannya kepada KT dengan harga “wajar”.

Di sini tingkat kejujuran diuji, karena bisa saja ada pemulung “nakal” yang menjual pulungannya kepada pihak lain secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada pihak yang khusus mengontrol mereka, namun bisa terjadi perbuatan nakal tersebut diketahui oleh teman pemulungnya sendiri. Seandainya hal semacam itu terjadi, tidak ada sanksi tertentu yang bisa dijatuhkan, kecuali “sanksi sosial” berupa rasa malu kepada teman-temannya, terutama kepada KT.

Setelah melakukan seleksi jenis barang dan kualitasya, KT lalu menjual barang-barang tersebut kepada pengepul menurut jenis barang yang disepakati. Mungkin inilah pola “kemitraan” yang saling menguntungkan.

Keunikan dalam kelompok KT, ada kewajiban untuk mengikuti “pembinaan mental”. Setiap pemulung di komplek ini diajari dan diwajibkan beribadah, dan dalam menjalankan “profesinya” harus dilakukan secara jujur dan baik, tidak boleh mencuri atau berbuat lain yang merugikan masyarakat.

Dalam perbincangan dengan KT maupun beberapa pemulng secara terpisah, dapat disimpulkan bahwa antara KT dengan para pemulung terjadi hubungan timbal-balik dan saling menguntungkan. Sampai tahun 2007 setidaknya sudah ada tiga keluarga pemulung yang “mentas”, meninggalkan tempat itu dengan modal sekadarnya, pulang ke kampung halamannya untuk kembali hidup sebagai “warga masyarakat yang normal”. Boleh dikatakan, selain bersama-sama berupaya mencari sesuap nasi, selaku “bapak” figur KT juga mendidik dan berusaha mengentas warga binaannya dari kehidupan pemulung.

Mengemis, mencuri, atau mati

Ceritera di atas hanyalah secuwil kisah kemiskinan yang berimplikasi erat  dengan hak atas pangan. Pengemis (dan pengamen jalanan, pemulung, sebagian gelandangan dan pelacur), hampir semuanya  adalah orang-orang miskin yang terlempar dari entitasnya, tercerabut tanpa pegangan dan bekal dalam bentuk apa pun. Mereka tidak memiliki/menguasai alat produksi dan akses permodalan, sehingga tidak memungkinkan mereka berproduksi secara wajar, apalagi maksimal. Mereka juga nyaris tanpa kepandaian apalagi keahlian tertentu, bahkan tanpa ketrampilan yang memadai. Jalur kehidupannya praktis tersumbat rapat. Padahal setiap hari mereka butuh makan karena tuntutan perut tidak mungkin diredam. Alternatif paling dekat untuk sebagian besar mereka hanyalah: mengharapkan belas kasihan orang lain (mengemis), menjadi penjahat (mencuri/merampok), atau mati kelaparan.

Cukup menyedihkan bagi negeri kita yang jumlah orang miskinnya begitu besar. Bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. “Saat ini tak kurang dari 104 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu hidup dengan biaya kurang dari 2 dollar AS per hari” (Harian Kompas, 26 Januari 2007). Padahal menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2006 “hanya” sebanyak 39,05 juta orang. Pemicu utama kenaikan jumlah orang miskin yang berlipat-ganda tersebut adalah kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) yang mencapai sekitar 100 persen.

Selain meningkatkan jumlah, ternyata kualitas kemiskinan bagi kelompok tertentu juga “meningkat” alias menjadi lebih miskin. Terutama bagi kelompok yang berpenghasilan tetap (pegawai/karyawan/buruh, termasuk “buruh tani”), karena sang majikan tidak serta-merta mau meningkatkan upah sejalan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Merebaknya penderita kurang gizi, gizi buruk, kelaparan, dan busung lapar di berbagai daerah merupakan indikator terjadinya peningkatan kualitas kemiskinan. Bahkan kenaikan harga beras yang merambat sejak akhir 2006 dan terus berlanjut tahun 2007 membuat kaum miskin semakin tersudut, lalu semaraklah peran nasi aking dan tiwul. Kecukupan pangan minimal saja bagi kelompok ini belum terpenuhi, sehingga aturan “hak atas pangan” tidak mungkin menyentuh kehidupannya.

Kenaikan harga beras tersebut semakin mengiris-iris hati kelompok miskin dengan terkuaknya tuduhan korupsi bermilyar-milyar – bahkan mungkin trilyun – dalam tubuh Badan Urusan Logistik (Bulog). Mungkin sebagian besar masyarakat sudah lupa terhadap kasus-kasus jelek di Bulog sebelumnya, namun kasus yang terkuak dalam tahun 2007 yang nyaris bersamaan dengan kenaikan harga beras, sangat menyakitkan.

Bulog seharusnya membantu pemerintah dalam mengurusi logistik negara, terutama pangan. Namun kenyataannya justru menjadi “badan bergilir” bagi koruptor. Jutaan rakyat kekurangan pangan dan kelaparan, sementara sekelompok elite negeri ini justru secara serakah menimbun “kekayaan haram”, hidup mewah dan boros. Suatu kenyataan konyol yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan bangsa yang sering diberi predikat religius ini.

Terkait kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, rupanya pemerintah sudah memperkirakan bahwa kenaikan harga BBM yang begitu drastis akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Hal ini terbaca dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM yang diluncurkan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan operasional sekolah (BOS), beras untuk orang miskin (raskin), dan asuransi kesehatan bagi orang miskin (askeskin). Sekian banyak ahli melontarkan kritik dan ketidak-setujuannya terhadap berbagai  program tersebut terutama karena tidak mendidik masyarakat, diragukan kelangsungan pelaksanaannya, serta sulitnya mendata secara akurat sehingga tepat sasaran.

Bahkan ada pihak yang “menuduh” bahwa berbagai program tersebut hanya merupakan taktik pemerintah untuk “mengambil hati” rakyat (miskin). Lebih telak lagi kritik yang menyatakan bahwa para arsitek ekonomi dan pemerintah sudah tidak tahu lagi strategi apa yang dapat digunakan secara jitu untuk mengatasi kemiskinan rakyatnya. Dan sebagian kritik tersebut ternyata memang terjadi dalam pelaksanaan program di atas.

Puncak sebuah prisma

Ceritera tentang gelandangan, pengemis, dan pengamen jalanan di atas hanyalah puncak dari “prisma kemiskinan” di negeri ini. Tubuh dan dasar prisma menyebar di pelosok-pelosok desa pedalaman, daerah pertanian subur maupun tandus. Menurut data BPS, sekitar 70 persen penduduk miskin di pedesaan adalah mereka yang bekerja di bidang pertanian, terutama petani gurem dan buruh tani.

Kita dengan mudah dapat menjumpai mereka di daerah-daerah berpenduduk padat, lebih-lebih daerah yang masuk kategori kering dan tandus. Misalnya bagian selatan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sebagian besar terdiri dari pegunungan gamping. Di kawasan ini cukup sulit menemukan petani yang memiliki tanah seluas satu hektar atau lebih, namun cukup mudah menemukan penduduk yang tanahnya hanya cukup untuk mendirikan rumah kecil dan tersisa sepetak pekarangan. Menurut data di beberapa desa, kepemilikan tanah rata-rata kurang dari 0,3 hektar dan jelas hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada musim kemarau banyak penduduk “makan tanahnya” sendiri, yaitu menggali tanah untuk dijadikan batu-bata dan menjualnya sebagai bahan bangunan. Hasil penjualan batu-bata inilah yang digunakan untuk makan dan mencukupi kebutuhan hidup lainnya. Contohnya, telusurilah kawasan Blitar selatan dan kita akan menyaksikan fenomena seperti itu.

Cukup ironis bahwa Indonesia yang dikenal sebagai negeri agraris justru sebagian besar kelompok miskinnya adalah petani, terutama petani gurem dan buruh tani. Akar masalahnya, mereka tidak cukup modal (tanah) untuk menopang kehidupan keluarganya. Program land reform tidak dapat dijalankan secara baik sehingga “penguasaan” (bukan kepemilikan) sumber produksi khususnya tanah masih acak-acakan dan tidaqk adil.

Ada kisah di daerah sentra produksi gula, seperti Kediri, Malang, Madiun dan lain-lain. Penduduk (petani) yang hanya memiliki sepetak tanah/sawah lebih senang menyewakan miliknya itu kepada orang lain, dan dirinya pergi ke kota untuk menjadi tukng becak atau kuli bangunan. Mereka yang memiliki sedikit modal dapat juga membuka usaha kecil-kecilan, warung di kaki lima, atau menjual  gorengan, rokok, dan sebagainya. Sebagian juga menjadi tukang ojek, di sekitar desanya ataupun merantau ke tempat/kota yang dinilai menguntungkan.

Perpindahan mereka dari desa ke kota menimbulkan berbagai problem  perkotaan, seperti meningkatnya kepadatan penduduk, hunian kumuh, mengganggu ketertiban, bahkan medorong tingginya tingkat kriminalitas. Di lain pihak, nasib mereka pun belum tentu menjadi lebih baik dibanding saat di desa asalnya.

Merebaknya sistem sewa-menyewa tanah tersebut juga mengakibatkan terjadinya penguasaan tanah secara besar-besar oleh pemilik modal, bisa mencapai ratusan hektar. Selain untuk tanaman tebu, sistem sewa juga terjadi pada daerah penghasil hortikultura, pada dataran tinggi maupun rendah. Lebih mengenaskan lagi jika yang menguasai tanah luas tersebut orang-orang kota, sebab dapat berakibat sebagian kekayaan desa yang sudah miskin itu dirampas untuk dibawa ke kota yang sudah lebih kaya.

Di Jawa Timur misalnya, sudah terjadi alih-fungsi ribuan hektar lahan tanaman pangan (padi-palawija) menjadi perkebunan jeruk, dan sebagian dari tanaman jeruk tersebut menjadi milik “petani” yang bermodal, sebagian justru orang kota. Tanaman buah ini memang mampu memberi penghasilan lebih tinggi dibanding tanaman pangan (padi dan palawija), bisa 4-10 kali lipat tergantung cocok-tidaknya lahan dan tatalaksana penanamannya. Namun sebagian keuntungan itu tidak jatuh ke tangan penduduk setempat, sehingga kemiskinan tetap melekat erat pada penduduk (petani).

Sekeping mata uang

Kemiskinan dan pangan ibarat dua sisi dari sekeping mata uang, selalu bergandengan dan saling melengkapi dalam eksistensinya. Selama kemiskinan masih melekat pada sebagian besar penduduk suatu negara, hak atas pangan hanyalah teori mati. Terjadinya kelaparan, kurang gizi, gizi buruk, busung lapar sampai kematian karena kurang makan, bertentangan secara diametral dengan teori hak atas pangan. Dan untuk mengurai kekusutan itu perlu ditinjau kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Seperti uraian di atas, sebagian besar warga miskin tinggal di pedesaan. Sebagian lagi penduduk di “pinggiran” kota (dalam arti geografis maupun sosial), dan sebagian dari mereka pun kaum urban yang tergusur dari desanya. Mereka miskin bukan karena malas, tetapi karena tidak mempunyai akses untuk masuk pada kegitan produktif. Akses itulah yang seharusnya dibuka atau dibuat oleh pemerintah.

Kita lihat bahwa pemasok sayuran, buah-buahan dan bahan makan lain di pasar induk, sebagian besar adalah orang-orang desa yang bekerja keras pada malam hari sampai menjelang pagi. Pemulung pun (yang berasal dari desa) sudah menjalankan aktivitasnya pada jam tiga pagi saat umumnya orang masih tidur nyenyak. Di pedesaan sendiri, petani banyak yang berangkat ke ladang/sawah sebelum matahari terbit, dan pada waktu hampir bersamaan istri mereka pergi ke pasar untuk menjual hasil bumi. Apakah orang desa (miskin) itu malas?

Untuk mengatasi terjadinya urbanisasi dan memutus rantai kemiskinan yang bolak-balik memutar dari dan ke “desa-kota”, beberapa ahli pembangunan menyarankan agar dilakukan pemerataan proyek-proyek pembangunan yang produktif (pabrik-pabrik) sampai ke desa-desa. Paling tidak mudah dijangkau dari desa-desa yang merupakan gudang tenaga kerja produktif.

Berbagai saran itu sudah disuarakan para ahli sejak masa pemerintahan Orde Baru, terutama setelah terjadi perubahan paradigma pembangunan,  dari industri berbasis pertanian, meloncat ke industri teknologi tinggi (hi-tech). Namun suara para ahli itu tidak mendapat tanggapan, sehingga industri-industri besar yang mampu menampung tenaga kerja banyak semakin jauh dari desa. Para pengusaha merasa lebih untung memiliki pabrik yang akses untuk bahan baku maupun produksinya gampang, termasuk urusan birokrasinya. Dan lokasi semacam itu kebanyakan berada di dalam/sekitar kota besar, setidaknya tempat dengan  infrastruktur yang memadai.

Hingar-bingar mudik Lebaran yang membuat pusing banyak pejabat merupakan salah satu indikator besarnya jumlah penduduk desa (daerah) yang bermigrasi ke kota-kota untuk mencari sesuap nasi. Kegiatan mudik juga terjadi di Malaysia misalnya, namun tidak membawa berbagai ekses yang merepotkan. Tutur sorang teman yang menjadi dosen di Malaysia, di sana kegiatan mudik benar-benar hanya untuk silaturahmi. Ketika kembali ke kota, pemudik juga tidak mengajak  kerabatnya untuk mencari pekerjaan di kota. “Masalahnya, di desanya mereka sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan layak,” katanya.

Tenaga kerja di pedesaan dengan menjadi buruh tani, tukang, pembuat batu bata, dan lain-lain itu sebenarnya produktif. Tetapi hasil yang diperolehnya rendah (buruh tani di berbagai daerah paling tinggi diupah Rp 20.000/hari), sehingga tetap miskin. Tugas pemerintahlah memberdayakan (membuat lebih produktif) mereka, antara lain dengan melakukan pemerataan pembangunan (industri) sampai ke (dekat) pedesaan. Sekaligus juga mengangkat berbagai komoditas pertanian demi kesejahteraan para petani, dan mampu bersaing dengan produksi luar negeri. Studi banding masalah pertanian (hortikultura) yang dilakukan para ahli dan birokrat kita ke luar negeri (Thailand, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Taiwan, dan lain-lain) sudah cukup banyak. Namun kenyataannya produksi kita masih banyak yang kalah dengan produksi mereka, terutama tentang kualitas dan harga.

Tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa “hak atas pangan” bagi kelompok miskin di negeri ini masih merupakan impian. Bagi pengemis, pengamen, gelandangan, buruh tani, dan kelompok marjinal lain, dapat makan kenyang setiap hari sudah merupakan berkah yang luar biasa. Karena itu untuk bicara tentang “hak atas pangan” perlu dimulai dari pemberantasan kemiskinan.

Di lain pihak, sekelompok elite dan orang kaya negeri ini hidup bermewah-mewah dan sangat boros meskipun dengan harta-kekayaan yang berlabel “haram”. Ironisnya, sebagian mereka ini justru menganggap harta yang dimilikinya sebagai “berkah” juga. Ini merupakan salah satu kendala dalam memberantas kemiskinan, apalagi jika ditambah dengan pemberantasan korupsi yang “jalan di tempat”.

Marilah kita semua berusaha agar kemiskinan yang ada di negeri tercinta ini tidak terus berlarut, sehingga semua penduduknya dapat menikmati hak atas pangan. ***

Catatan:

Tulisan ini dimuat dalam buku “Hak Atas Pangan: Jangan Serakah, Jangan Boros”, diterbitkan oleh Sekretariat Komisi PSE/APP bekerjasama dengan LDD-KAJ dan Komisi PSE-KWI, September 2007, dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia (HPS) tanggal 16 Oktober 2007.


Responses

  1. […] Dilema Pangan bagi Si Miskin « JA Noertjahyo's Blog […]

  2. setiap manusia, selama mereka masih hidup, mereka punya hak atas pangan. tanpa terkecuali!!!

    • Setuju, smg manusia yg serakah semakin sedikit dan kehidupan bersama kita semakin harmonis.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: