Oleh: J.A. Noertjahyo | 03/12/2010

Rumitnya Mengangkat Kesejahteraan Petani

(Untuk Menyambut Hari Pangan Sedunia 2010)

AGUS berhasil melarikan diri dari desa dan dunia pertanian. Itu berkat jasa orangtuanya yang arif meneropong masa depan. ”Jangan jadi petani. Selama bapak-ibu masih bisa membiayai, sekolahlah setinggi mungkin untuk jadi priyayi. Tidak ada enaknya jadi petani,” kata ayahnya, Kasanparto, pada suatu malam. Lelaki penuh wibawa  itu memang cukup kenyang merasakan kepahitan hidup petani. Dia melihat kehidupan kakek-neneknya, terlibat perjalanan hidup orangtuanya, berlanjut pada dirinya. Sebagai petani turun-temurun mereka lebih banyak merasakan getirnya hidup dibanding kenyamanan yang diperoleh.

Maka setelah tamat sekolah rakyat (SR/SD) tahun 1953, Agus pun meninggalkan desanya untuk melanjutkan studi ke kota meskipun dengan biaya pas-pasan. Melalui  pergulatan berat tentang biaya, budaya, dan berbagai latar belakang pedesaan dalam menghadapi hidup di kota, akhirnya dia menang. Agus berhasil menjadi ”priyayi” dan menelusuri kehidupan barunya yang penuh dengan lika-liku dan tantangan. Setelah beberapa kali ganti bos dan pekerjaan, akhirnya ia menjadi karyawan sebuah perusahaan yang cukup besar dengan gaji lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya. Saat tiba masa pensiun, dia tidak kaya tetapi juga tidak miskin. Rumah punya, anak-anaknya sudah menjadi sarjana, punya kendaraan pribadi dan bisa hidup cukup layak. Suatu prestasi luar biasa yang dicapai anak petani dari sebuah desa miskin di Jawa Timur  untuk menjalani hidup di Jakarta.

Namun dua kakak Agus yang tetap berprofesi sebagai petani dan hidup di desa, keadaannya tetap sengsara. Untung empat adik Agus juga berhasil melompat keluar dari desa dan menekuni profesi nonpertanian, sehingga hidupnya bisa lebih baik. Orangtua Agus memang termasuk petani “terpandang”, menjabat Pamong Desa, dan punya sawah-ladang yang hasilnya cukup untuk hidup layak. Mereka dapat disebut “kaya” dibanding warga desa pada umumnya. Namun setelah harta itu diwariskan kepada anak-anaknya, masing-masing hanya mendapat bagian yang hasilnya kurang dapat mendukung kehidupan mereka. Masalah ekonominya semakin runyam saat para saudara Agus harus membagikan warisan yang diterima dari orangtuanya kepada anak-anak mereka. Kepemilikan lahan menjadi semakin sempit, hasilnya tak mungkin dapat menopang kehidupan. Tak ada jalan lain, mereka menjadi petani gurem plus buruh tani, dengan risiko setiap saat bisa terperangkap kelaparan. Sebagian juga menderita kurang gizi. Mereka yang turut bertransmigrasi atau hengkang ke kota dan masuk ke ranah sektor informal, sebagian lebih untung. Bahkan mereka yang menjadi buruh di negara asing tidak sedikit yang sukses, meskipun sebagian bernasib tragis.

Itulah sekelumit kisah tentang kehidupan petani gurem di desa dan keturunannya,  suatu rantai kemiskinan yang panjang dan memprihatinkan. Kisah ini digali dari pengamatan kehidupan nyata. Bukan rekayasa bukan karangan. Masih ada ribuan kisah petani miskin lain yang nasibnya sama atau mirip, serupa tapi tak sama. Bahkan mungkin saja jumlahnya mencapai jutaan, atau puluhan juta, atau lebih banyak lagi. Sebagian petani (kaya) memang mampu menyekolahkan anaknya dan berhasil menjadi ”priyayi”, namun banyak petani (miskin) yang anaknya putus sekolah dan membanjiri kota untuk menjadi tenaga kasar. Nasib buruh tani dan keturunannya lebih menyedihkan, kebanyakan hidup tanpa sandaran. Bekerja apa adanya, makan seketemunya, dan tidur di mana saja termasuk ruang terbuka atau emperan toko di kota-kota. Merekalah yang sering diberi predikat gelandangan, bisa juga ”gepeng” (gelandangan-pengemis). Jangan bertanya masa depan…….!

Pelaksanaan pembangunan selama ini – bahkan sejak zaman penjajahan – tidak mampu mengangkat taraf hidup petani (apalagi buruh tani) di pedesaan. Khususnya petani padi, produsen pangan nasional yang menurut Prof. Mubyarto justru dijadikan  “tumbal pembangunan”. Dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan, para petani di pedesaan yang miskin harus pontang-panting mencari jalan untuk menyelamatkan kehidupannya. Nyaris tidak ada petunjuk, bimbingan dan pertolongan untuk keluar dari lembah penderitaan mereka. Hanya satu-dua yang berhasil lolos dari jerat kemiskinan dan menggapai status ”priyayi”, serta hidup cukup layak di perkotaan. Contohnya adalah Agus di atas. Tetapi belum tentu ada satu dari seribu, bahkan mungkin satu dari sejuta.

Karena itu setiap kesempatan yang mendatangkan rezeki dimanfaatkan oleh petani miskin, termasuk ”Ekses Pilkada” yang mencuat dari pelaksanaan otonomi daerah. Misalnya yang digambarkan Jean Rizal Layuck (Kompas 27 Mei 2010), bahwa petani lebih senang menjadi anggota tim sukses seorang kandidat karena bisa mendapat uang secara cepat. ”Mereka mendapat gaji setiap bulan. Sedangkan kalau jadi petani, mereka harus menunggu tiga bulan saat kopra laku terjual,” ujar Daniel Karundeng, petani kopra di Talawaan, Minahasa Utara. Apa akibatnya? Kelapa yang sudah dipetik dan siap dijadikan kopra ditinggal begitu saja, telantar di kebun dan membusuk.

Contoh itu untuk petani kelapa (kopra), yang secara rutin dan kontinyu panen, sekitar sebulan sekali. Bagaimana nasib petani lain, tebu misalnya yang panen setahun sekali? Atau petani padi yang terkena banjir atau diserang hama? Dan lain-lain…..!

Pendapat dan saran

Banyak ilmuwan dan cendekiawan yang sangat rajin memperhatikan kondisi kehidupan rakyat di pedesaan – yang mayoritasnya petani dan buruh tani – serta terus  memberikan masukan kepada penguasa. Misalnya   Koerniatmanto Soetoprawiro yang menulis dalam Harian Kompas terbitan 16 Juni 2007: ”Penguasa selalu lebih memperhatikan masyarakat perkotaan dengan mengorbankan masyarakat pedesaan. Pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian masih miskin dan terbelakang. Artinya, pertanian dan petani-nelayan perlu perlindungan hukum. Pokok perhatian ialah bagaimana pertanian serta petani gurem, buruh tani, dan nelayan kecil dapat hidup layak sebagai manusia”.

Senada dengan itu Hira Jhamtani menegaskan bahwa seluruh kebijakan di bidang pembangunan, dan pelaksanaannya, tidak mampu mengangkat kondisi sosial-ekonomi petani, terutama petani padi. Berbeda dengan Eropa dan negara-negara maju lain, di mana petani memperoleh berbagai dukungan dan subsidi, petani di Indonesia adalah kelompok yang paling tidak bisa menggunakan hak sosial-ekonominya sebagai warga negara. Kualitas sumberdaya manusia petani (dan nelayan) adalah yang terendah, dari segi pendidikan maupun kesehatan. Petani adalah produsen pangan, tetapi merupakan kelompok termiskin, tanpa perlindungan ekonomi dan sosial yang memadai.

”Hal ini terjadi karena pembangunan pertanian gagal dikaitkan dengan pengembangan kesejahteraan petani melalui pembangunan desa yang rata dan adil,” tulisnya dalam ”Pangan, Dari Penindasan Sampai ke Ketahanan Pangan” (KSPPM & INSISTPress, 2007).

Secara tepat ungkapan itu tersambut Sekjen HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Rachmat Pambudy, yang menggambarkan cara negara lain memakmurkan petaninya (Kompas, 26 April 2010). Mengapa negara lain bisa memakmurkan petaninya? Petani makmur karena tugas petani dan keluarganya hanya bertani. Pemerintah membangun jalan raya dan jalan desa, menyediakan benih terbaik, pupuk dan pestisida/herbisida yang cocok, irigasi yang tidak pernah kering, kredit berbunga rendah, mesin pertanian yang murah dan bisa dicicil. Selain itu, pemerintah juga menjamin kegagalan panen dengan asuransi, harga jual yang menguntungkan dan membatasi pasar dalam negerinya dari produk asing. ”Intinya, petani dan pertanian dilindungi dan tidak diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang sering tidak bisa dikendalikan,” tulisnya. Ditambahkan, ada keberpihakan dari penguasa, ada pembelaan, ada kebijakan, dan ada hati nurani untuk petaninya.

Gambaran tentang kondisi dan situasi dunia pertanian ”negara maju” dengan berbagai kemudahan seperti itu masih menjadi impian para petani kita. Saat ini masih banyak jalan rusak, kekurangan pupuk, sarana irigasi kurang memadai, harga-harga saprodi sering mencekik, dan kredit murah yang belum menyentuh petani. Harga produksi petani pun sering anjlok saat panen raya tiba, khususnya padi dan palawija. Karena itu rasanya Mubyarto tidak berlebihan menyebut petani menjadi tumbal pembangunan, korban kekuasaan dan keserakahan sesamanya. Tulisan Saur Tumlur Situmorang dalam  buku terbitan KSPPM & INSISTPress di atas pun terasa pas dengan kenyataan seperti itu:  ”Keserakahan, kehidupan yang tidak mengenal kata ’cukup’, dan menganggap diri lebih berarti dari pada yang lain telah mendorong manusia untuk mendapatkan dan menguasai lebih …. dan lebih lagi. Bahkan tidak jarang ’si kaya’, orang-orang atau negara-negara ’maju’ yang menguasai lebih banyak pangan itu, justru lebih menghargai harkat binatang dari pada harkat seorang manusia miskin (lapar).”       Buku ini boleh dikatakan bagus dan lengkap menguraikan masalah pangan dan cara yang baik dalam mengatasinya. Karya Susan George ini diterbitkan tahun 1982. Tahun 1985 KSPPM (Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat) menerbitkan dalam bahasa Indonesia, dengan harapan akan tumbuh kesadaran rakyat dan pemerintah untuk merespons ketidakadilan pangan yang terjadi di Indonesia.

Namun duapuluh tahun sudah, kondisi tidaklah jauh berubah, jika tidak dapat dikatakan memburuk. Kesenjangan ekonomi masih tetap tajam, tragisnya petani yang memproduksi pangan justru kerap kekurangan pangan alias kelaparan. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia keluarga petanilah yang menjadi korban penyakit busung lapar,” tulis Saur Tumlur Situmorang pada penerbitan ulang (2007) buku tersebut.

Indonesia memang diakui sebagai negeri yang ”subur maklmur loh jinawi”, tanahnya subur dan sumberdaya alam hayati melimpah. Sampai sekitar tahun 1950-an sekitar 70 persen penduduknya hidup dari pertanian. Tertapi juga sering ada pemberitaan tentang terjadinya kelaparan, rawan pangan, serta gizi buruk di beberapa daerah.

Tahun 1980-an Organisasi Pangan Dunia (FAO) memberi penghargaan kepada Indonesia atas prestasi berswasembada beras (bukan pangan!). Namun setelah itu Indonesia masih terus mengimpor beras. Padahal banyak kritik dan peringatan dari para ahli, antara lain Pakpahan, Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia mengingatkan, ”…. tidak mungkin kita mendapat ketahanan pangan yang tinggi jika petaninya tidak sejahtera”. (Kompas 16 Juni 2007).

Masih banyak saran lain yang diluncurkan para ahli, antara lain Prof Loekman Soetrisno, HS Dillon, Dr Rudi Wibowo, Greg Sutomo, Prof Sjamsoe’oed Sadjad, dan lain-lain. Namun semuanya ibarat tetesan embun di padang gurun. Jika ada kebijakan tentang pembangunan pertanian, selama ini dirumuskan dengan kalimat bersayap, samar-samar dan tanpa fokus. Salah satu contoh mutakhir dikemukakan Bustanul Arifin, guru besar Unila dan Ekonom INDEF tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014: ”Dalam RPJM 2010-2014, kerangka acuan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga tidak ditemukan langkah sistematis selama lima tahun ke depan, misalnya untuk mengembalikan pembangunan pertanian ke khitah sebagai basis pembangunan ekonomi Indonesia, yang bervisi kesejahteraan,” tulisnya (Kompas 26 April 2010, halaman 15).

Lalu, apa yang akan terjadi terhadap para petani – produsen pangan kita – untuk lima tahun ke depan? Juga untuk masa-masa selanjutnya? Jika hiruk-pikuk politik dan kekuasaan tetap berlangsung dan mendominasi kehidupan bangsa ini, kita semua dapat menebak jawabannya. Sistem kepartaian kita selama ini – baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi, masih lebih banyak menguntungkan elite partai. Secara umum, ”wakil rakyat” lebih sejahtera dibanding rakyat yang diwakilinya. Karena itu sebagian mereka pun rela bertengkar dan membanting kursi – mungkin juga berkelahi dengan sesama wakil rakyat – di ruang sidang yang nota bene juga dibangun dengan uang rakyat. Sistem kepartaian dan perwakilan semacam itu belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, belum dapat mengangkat petani dari lembah kemiskinannya.

Agribisnis dan SRI

Saat menjabat Menteri Pertanian (2001-2004) Prof. Dr Bungaran Saragih dengan gigih memasyarakatkan dan mencoba untuk melaksanakan konsep ”sistem dan usaha agribisnis”. Prinsipnya, untuk meningkatkan kesejahteraannya petani harus dilibatkan dalam proses pertanian secara keseluruhan, baik dalam on farm maupun off farm, dari hulu sampai ke hilir. Masalahnya, petani yang lemah harus berhadapan dengan para pemodal yang kuat, baik lokal maupun multinasional. Bahkan pemodal masih mendapat ”dukungan” dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak. Dukungan modal misalnya, diberikan kepada perusahaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pupuk dan pestisida/infektisida. Sedangkan untuk perusahaan asing berupa perzinan dan fasilitas yang diberikan.

Di pihak lain petani nyaris tidak mendapat dukungan, karena subsidi untuk pupuk pun lebih sering dinikmati pihak lain. Jika terjadi keterlambatan pupuk, malahan petani harus membeli di atas harga yang ditentukan pemerintah. Sementara itu organisasi-organisasi yang menggunakan label ”petani” tidak berkutik, atau sengaja ”dimandulkan” pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan masuk ke koceknya.

Keadaan menjadi semakin runyam terkait dengan kebijakan pembangunan antar-sektoral, sehingga hanya sebagian (kecil) kewenangan pembangunan pertanian berada di Departemen Pertanian. Ini pun diakui Menteri Pertanian dalam KIB II, Suswono. ”Hanya 20 persen pembangunan pertanian ditentukan Kementerian Pertanian, lainnya tergantung sektor-sektor lain,” katanya (Kompas 19-4-2010).

Meskipun Menteri Pertanian mengaku ”sistem dan usaha agribisnis” saat ini tetap dilaksanakan, namun mayoritas petani belum mengecap manfaatnya. Malahan kasus merosotnya harga gabah saat panen dan sulitnya memperoleh pupuk saat musim tanam masih mengemuka di sana-sini. Dan semua pihak atau instansi yang bertugas menangani pertanian seolah dengan enaknya saling lempar tanggung jawab. Lalu angkat tangan, bahkan ada yang angkat kaki untuk menghindar dari risiko (jabatan).

Hampir senasib dengan konsep ”sistem dan usaha agribisnis” adalah teknik dan budidaya penanaman padi yang disebut ”System of Rice Intensifikation”, dan populer dengan sebutan SRI. Sistem ini dikembangkan sejak tahun 1980-an oleh Pastor-Agrikulturis Perancis, Henri de Laulanie yang bertugas di Madagaskar sejak 1961. Baru tahun 1999 SRI diuji-coba di luar Madagaskar yaitu di China dan Indonesia, kemudian berkembang ke lebih dari 25 negara. Produksi dengan menerapkan sistem ini dapat mencapai 7-10 ton gabah kering sawah per hektar.

Badan Penelitian Tanaman Padi Indonesia (Indonesian Agency for Agricultural Research and Development/IAARD) dalam pengujiannya di Sukamandi (Jawa Barat) menunjukkan bahwa SRI dapat meningkatkan produksi sekitar 66,12 persen. Karena itu Departemen Pertanian melakukan proyek percontohan di beberapa lokasi, namun hasilnya belum terasa di kalangan petani. Mengapa? Jawabannya senada dengan nasib konsep ”sistem dan usaha agribisnis”, belum ada keputusan politik yang tegas dan pelaksanaannya tergantung pada beberapa departemen. Permainan ”ping-pong” terbuka lebar yang dilakukan oleh pejabat atau instansi/departemen.

Dalam satu lokakarya yang dilaksanakan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna di Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, salah seorang petani peserta SRI justru mengeluhkan minimnya peran Dinas Pertanian dan Pemerintah Daerah setempat. ”Terkadang kami bertanya-tanya, apa peran pemerintah kita? Mengapa petani yang mengalami kesulitan pupuk atau penjualan produk tidak mendapat bantuan?”, ujarnya. Dan jawaban dari wakil Departemen Pertanian pun normatif, tidak memberikan solusi yang jelas. Masalahnya kembali pada belum jelasnya keputusan politik dan lemahnya koordinasi antar-departemen, ditambah sikap beberapa petugas yang lebih senang mencari jalan enak serta aman.

Terlepas ada-tidaknya keputusan politik pemerintah, peran beberapa perusahaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengimplementasikan SRI di beberapa tempat, patut diacungi jempol. Mereka punya peranan dalam meningkatkan produksi padi serta berusaha ”memanusiakan petani”. Mereka juga berusaha untuk memperbaiki dan membangun kembali lahan pertanian yang sudah rusak, dengan mengenalkan pupuk organik dan penggunaan pupuk kimia secara proporsional. Dengan cara ini diharapkan tanah sebagai sumber pangan dapat dipelihara dan dilestarikan.

Kita mengamini ucapan salah seorang penerima Maarif Award tahun 2010, Habib Said Ali al Habsy, yang menyatakan bahwa masyarakat kita masih memiliki potensi besar untuk mandiri. Hal itu dibuktikan oleh munculnya lembaga-lembaga yang dikelola masyarakat miskin. ”Jika negeri ini menghargai masyarakat miskin untuk mengatasi kemiskinannya, negeri ini tidak perlu berutang kepada bangsa asing,” katanya (Kompas 11-6-2010, halaman 3).

Ajakan penerima Maarif lain, Romo Vincentius Kirjito yang bekiprah di lereng Gunung Merapi Magelang, tidak kalah pentingnya. Ia peduli menjaga lingkungan dan budaya serta kemanusiaan, serta mengajak masyarakat untuk menghargai desa dan segala sumber dayanya. Selama ini potensi desa dikeruk untuk pembangunan kota. Namun, perlakuan masyarakat justru mengindentikkan desa dengan konotasi negatif.

Contoh dua pribadi di atas seharusnya ”menyentil” kita semua. Pemimpin informal yang tidak digaji oleh negara – jadi tidak makan uang pajak dari rakyat – begitu besar perhatiannya kepada pedesaan dan orang miskin. Di lain pihak, hiruk-pikuk kiprah pemerintah malah lebih banyak mengurusi perkotaan. Dan yang cukup mengejutkan serta menusuk rasa keadilan kita semua adalah terjadinya ”kasus mafia pajak” yang justru muncul di kota, di kawasan pemerintah banyak berkiprah.

Nasib yang tak kalah ”merananya” juga dialami gerakan ”padi organik” yang bermunculan di berbagai daerah. Karena biaya produksi lebih mahal dibanding padi nonorganik, maka harga beras organik pun jatuhnya lebih mahal. Konsekuensinya, beras organik hanya dikonsumsi oleh kelompok yang mampu ekonominya dan sangat peduli pada kesehatan. Dengan konsumen terbatas, otomatis perkembangannya pun terbatas. Keadaan semacam ini akan terus berlanjut tanpa adanya sosialisasi yang meluas dan berkesinambungan, dan porsi ini berada di tangan pemerintah.

Berbagai inisiatif dan kegiatan yang muncul dalam masyarakat bawah untuk memberantas kemiskinan akan tetap ada dengan berbagai variannya. Namun kenyataan  itu tetap memerlukan dukungan pemerintah agar dapat berjalan lancar sehingga menunjang usaha pemantapan ketahanan pangan nasional. Tanpa dukungan pemerintah – atau lembaga masyarakat yang kuat – gerakan itu akan mengalir dengan pola ”patah tumbuh hilang berganti” – tanpa mampu mengembangkan diri dengan memberikan manfaat pada masyarakat. Bagaimanapun karakter masyarakat kita yang umumnya masih akrab dengan budaya patriarkat memerlukan panutan yang dapat diandalkan.

Diversifikasi pangan

Beberapa pengamat menyatakan bahwa pemerintah kurang menggalakkan upaya diversifikasi pangan dalam memantapkan ketahanan pangan nasional. Komoditas beras dan mi-bungkus (instan) masih mencengkeram sebagian kita, terlihat dari berbagai bantuan pangan terhadap para korban bencana alam yang umunya didominasi kedua jenis makanan tersebut. Bahkan kekurangan pangan di pedalaman Papua Juni 2010 juga disebutkan bahwa korban membutuhkan bantuan pangan karena persediaan beras sudah sangat tipis. Kenapa kebutuhan pangan di sana tidak dipenuhi dengan sagu atau ubi?

Warga masyarakat dan media massa kita pun terkadang juga ”memojokkan” diversifikasi pangan model ”kearifan kuno dan lokal”. Penduduk yang makan nasi jagung dan tiwul digambarkan sebagai keterbelakangan atau kemiskinan, apa lagi singkong dan umbi-umbian. Produk ”titan” (tiwul instan) yang diproduksi sebuah perusahaan di kawasan Gunungkidul (Yogyakarta) pun kurang memasyarakat. Padahal titan diproduksi setelah melalui penelitian panjang dan serius oleh lembaga yang cukup kompeten. Selain digolongkan sebagai makanan bergizi dan higienis, titan juga dapat mencegah penyakit diabetes. Kurangnya minat masyarakat terhadap titan terutama karena masyarakat kita sudah ”terpropaganda anti-tiwul”, makanan yang dinilai ”terbelakang”. Dapat dikatakan nyaris tidak ada usaha pemerintah untuk memutar-balik pandangan masyarakat yang terbawa arus propaganda modern. Dan kebijakan ”berasisasi” nampaknya terus mengelinding, dengan akibat impor beras pun sulit dikendalikan.

Terpinggirkannya diversifikasi pangan lokal itu justru lebih terancam dengan kecenderungan masyarakat (perkotaan) yang melakukan diversifikasi pangannya ke jenis roti. Dalam sebuah pameran pangan di Surabaya terungkap bahwa kecenderungan pola makan tersebut, ditambah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, merupakan pasar potensial untuk industri roti. Menurut Presiden Asosiasi Bakery Indonesia (ABI), Ramelan Hidayat, peluang besar itu telah dilirik 10 perusahaan asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Jika ”penjajahan” roti itu semakin meluas dapat dipastikan diversifikasi pangan lokal akan semakin tergusur. Pada sisi lain, penggerogotan devisa negara juga mungkin saja semakin agresif mengingat bahan baku roti merupakan barang impor. Sementara mimpi sejuta hektar ladang gandum yang dipelopori pemerintah bersama kelompok tani di Tosari, Pasuruan (Jawa Timur) tahun 2004 nampak kurang berkembang. Karena itu patut dipertanyakan keinginan kita dapat berswasembada tepung terigu. Dan yang menyedihkan, jika pabrik roti negeri ini didominasi modal asing, devisa untuk impor gandum kembali dinikmati pihak asing sehingga mereka jadi tambah kaya dan kuat. Sementara itu sebagian kita yang mengkonsumsi roti merasa sudah hidup sesuai kemajuan zaman dan setara dengan bangsa-bangsa negara maju. Benarkah begitu?

Dalam kondisi seperti di atas, dapatkah ketahanan pangan Indonesia diwujudkan secara mantap? Kuncinya terletak pada hingar-bingar kehidupan politik dan kekuasaan untuk menempatkan sektor pertanian pada posisi yang menjanjikan. Inilah yang belum terlihat secara jelas dalam program pemerintah, baik dalam Renacana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-1014, maupun dalam UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Untuk itu rasanya kita masih harus melalui jalan panjang untuk menyejahterakan para petani meskipun predikat ”negeri agraris” masih tetap bertengger. Kembali perlu ditegaskan bahwa memberantas kemiskinan, mengangkat kesejahteraan petani, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional harus didukung dengan keputusan politik.

Para petani, bersatulah

Ada kisah menarik yang disajikan Harian Kompas terbitan 27 Mei 2010:  ”Tak selamanya petani dalam posisi lemah. Sebanyak 1.600 petani Sumatera Barat telah mematahkan anggapan itu. Tangan-tangan lemah mereka bersatu, membangun kemandirian yang kemudian mereka wujudkan dengan membuat pabrik pupuk organik. Lebih dari itu, pabrik ini kemudian menjadi tempat belajar sekaligus pos perlawanan terhadap ketergantungan pada pupuk kimia.”

Kunci masalahnya adalah ”bersatu”, ……. bersatu…..,  dan bersatunya para petani yang lemah untuk ”melawan” kekuatan yang besar, modal dan kekuasaan. Dan ini tidak gampang, tapi tidak mustahil. Contohnya yang dilakukan Kelompok Tani Indah Sakato, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman di atas. Kegiatan itu praktis tanpa modal, tanpa kekuasaan, dan dipelopori oleh Ketua Kelompok Tani yang bernama Marsilan. Petani memimpin petani, organisasi petani untuk kepentingan petani. Gerakan ini boleh dikatakan sebagai protes sekaligus perlawanan terhadap organisasi petani yang secara historis ”lahir dari atas” yang dipimpin oleh birokrat bahkan plitikus. Karena itu peran nyatanya belum banyak dirasakan petani, sehingga timbul pergunjingan ”politik untuk petani, atau petani untuk politik”.

Pergunjingan itu menjadi lebih hangat menjelang Munas VI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang memancing beberapa politikus untuk merebut jabatan Ketua Umum organisasi ini. Entah apa motifnya, masing-masing politikus dapat berbeda atau sama. Di sinilah para petani harus jeli. Tetapi, siapakah yang akan memilih Ketua Umum dalam Munas? Pasti penbgurus HKTI yang tersebar di daerah-daerah, yang umunya dijabat oleh elite petani, birokrat, politikus, atau bahkan mereka yang tidak bergaul dengan petani.

Kenyataan di atas serta pengalaman selama ini, petani sulit menggantungkan perbaikan nasibnya pada organisasi formal. Fakta berbicara, selama ini nasib petani nyaris tidak beranjak dari kemiskinannya. Langkah Marsilan di Sumatera Barat yang dipaparkan di atas mungkin lebih pas. Ini juga sejalan dengan pendapat “Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia” Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Jombang, Jawa Timur, yang menyatakan bahwa keberadaan kelompok tani harus diperkuat tidak terus terpuruk. Dengan penguatan kelompok tani, mereka diharapkan bisa belajar mandiri dari hulu hingga ke hilir.

Pengertian ”kelompok tani” bukan terbatas pada organisasi formal yang ada, namun diperluas dengan kelompok swadaya masyarakat, kelompok petani organik, petani SRI, dan lain-lain. Rasanya mereka membutuhkan figur pimpinan yang mampu menyatukan, mengkoordinir, serta membimbing dengan landasan murni kepentingan para petani. Bukan kepentingan politikus, birokrat, dan lain-lain. Apakah untuk itu harus menanti kedatangan Ratu Adil? ***

Catatan:

Tulisan ini dimuat dalam buku ”Membangun dan Memelihara Sumber Pangan, Tinjauan dari Perspektif Pastoral Sosial Ekonomi”, diterbitkan oleh Konsorsium Pengembangan Pemberdayaan Pastoral Sosial Ekonomi Jakarta, Agustus 2010.


Responses

  1. info menarik. terima kasih…

    • Tks, smgbermanfaat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: