Oleh: J.A. Noertjahyo | 22/02/2011

Kisah dari Ledokombo

Nasib orang-orang kecil sepertinya tidak pernah lepas dari penderitaan, dan sering justru dikorbankan karena ketidak-berdayaan mereka. Kisah masyarakat Ledokombo di Jember (Jawa Timur) memang mengenaskan. Lokasinya terpencil, tingkat pendidikan mereka umumnya minim dan kemiskinan terus-menerus melilit penduduk. Mereka yang keadaan ekonominya kuat dan mereka yang memiliki kekuasaan bukan mengulurkan tangan untuk mengentas mereka, tetapi sebagian justru membuat orang-orang kecil yang lemah itu semakin terpuruk.

Untuk mencari berbagai informasi akurat tentang seluk-beluk Ledokombo penulis mengalami banyak kesulitan. Padahal sudah ”bertudung” instruksi Gubernur Jawa Timur saat itu, Soenandar Prijosoedarmo. Rakyat yang menjadi korban memang terbuka, tetapi pejabat dan “tuan tanah” di daerah itu paling tidak sudah menaruh rasa curiga. Kekayaan telah bertaut dengan kekuasaan, dan keduanya sama-sama tidak rela kehilangan rezeki maupun harga diri. Tetapi dari sekian banyak orang yang memiliki kepentingan sama masih ada beberapa orang yang mau mendengarkan suara hati nuraninya. Dan kelompok inilah yang membantu pengungkapan kasus Ledokombo, meskipun harus digali dengan ketekunan dan keuletan sehingga akhirnya banyak informasi berhasil dihimpunj secara cukup akurat.

Pengumuman Lomba Jurnalistik PWI Jawa Timur 1980, penyerahan Trophy & hadiah.

Terus terang penulis merasa lega bahwa jerih payah itu akhirnya bisa mengungkapkan masalah Ledokombo tersebut. Dan kelegaan itu menjadi kepuasan batin yang sulit digambarkan ketika Dewan Juri Lomba Jurnalistik PWI Jawa Timur yang diketuai H Rosihan Anwar memutuskan tulisan tersebut sebagai ”Karya Jurnalistik Terbaik Tahun 1980”. Karya ini menyisihkan 119 karya lain yang diajukan 39 wartawan di Jawa Timur. Dan dua ”Pemenang Harapan”-nya, masing-masing tulisan berjudul ”Usianya Singkat di Brantas” karya Dahlan Iskan, Majalah Tempo, serta tulisan berjudul “Mbak Sum Ratu Colt Surabaya-Malang”, karya Boen Soepardi, wartawan Kompas di Malang.

.           Tulisan berjudul ”Kisah dari Ledokombo” itu selengkapnya sebagai berikut:

KEEMPAT laki-laki itu semua berumur sekitar tiga perempat abad. Mereka ingat persis tahun 1918 tanahnya disewa Belanda untuk tanaman sereh, salah satu jenis rempah-rempah yang biasa diprodusir menjadi minyak sereh. Tapi tiga tahun kemudian tanah mereka itu ditanami kopi dan mereka mulai menjadi kuli kebun. Mereka masih ingat pula nama Tuan Willem, Tuan Senida, dan lain-lain, yang pernah menjadi majikan mereka. Sampai kemudian Jepang datang. Terjadi perampasan persil dan pabrik, serta perampokan harta benda penduduk.

Setelah Indonesia merdeka, persil dan pabrik jatuh ke tangan majikan baru. Rakyat kecil tetap menjadi kuli, atau lebih menterengnya dipergunakan istilah “buruh”. Sampai Februari 1980 lalu, upah mereka hanya Rp 125/hari tanpa jaminan sosial berupa apa pun juga. Sejak Maret upah itu naik menjadi Rp 190./hari. Jumlah itu tak akan diterima oleh buruh yang mangkir kerja. Sebab predikat yang disandangnya puluhan tahun, tetap sebagai buruh harian lepas.

Serpihan kisah itu muncul di Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di situ pula uang lima rupiah masih m,enjadi standar upah untuk buruh yang memetik satu kilogram kopi. Dan anak-anak di bawah umur yang berhasil leles (mengumpulkan sisa-sisa) kopi akan menerima Rp 20 tiap kilogram.

Tak mengherankan bila dalam agenda FBSI Jatim tercatat perselisihan upah buruh di daerah tersebut. Juga terjadi pemecatan buruh yang aktif mendidrikan Basis FBSI. Dan tanggal 7 Maret lalu, menurut beberapa buruh, seorang anggota DPR-RI juga berkunjung ke tempat itu. Namun sampai permulaan April, penduduk masih tetap didera penderitaan untuk merebut sesuap nasi. Bahkan himpitan nasib terasa semakin tajam, dan ketakutan mulai merayap dalam tubuh-tubuh kurus yang tak berdaya itu.

* * *

PENGUASAAN tanah di daerah Jember, termasuk Kecamatan Ledokombo, ternyata masih banyak dengan hak yang goyah. Bahkan Fraksi Karya Pembangunan DPRD setempat dalam sidang bulan Maret mengutarakan, pemilikan tanah dengan hak yayasan pun masih banyak yang goyah, karena kurang/lemahnya persyaratan yuridis. Selain itu juga terjadi perbedaan data administratif dengan ukuran tanah yang sebenarnya. Prosedur untuk memperoleh sertipikat tanah dirasa terlalu sulit oleh masyarakat, di samping biatya yang dinilai sering terlalu berat.

Apa yang dialami penduduk Sumberbulus cocok dengan penyataan itu. Sebagian mereka merasa dulunya memiliki tanah yayasan, seperti keempat laki-laki di atas. Tanah itu semula disewakan kepada Belanda, lalu menjadi perkebunan dan tidak jelas siapa pemilik yang sebenarnya. Namun dalam benak penduduk, mereka merasa tetap sebagai pemiliknya, meskipun mereka tak bisa memberikan secuwil pun bukti.

Jalan pemikiran inilah yang menelorkan heboh kecil bulan Februari 1980 di Sumberbulus. Penduduk bersama Pengurus HKTI setempat memancangkan patok-patok di sebagian lahan perkebunan Kaliputih. Sewa tanah pertanian jangka panjang harus diakhiri, agar proses penghimpitan si kecil tak berlanjut. Mereka menginginkan agar langkah Gubernur Jatim untuk tanah Krucil di  Kabupaten Probolinggo juga terwujud di Ledokombo.

Tapi apa lacur?: Pengurus HKTI Cabang Jember justru melabrak tindakan penduduk bersama Pengurus HKTI Ledokombo itu. “Tindakan Saudara ala BTI-PKI,” kata seorang penduduk menirukan ucapan “pemimpin” dari Jember. Dan si Kecil hanya bisa tunduk gemetar tanpa ada tangan yang menggapai untuk membimbingnya ke arah peneyelesaian. Awan kesengsaraan semakin kelabu.

Seorang Pamiong Desa di Ledokombo membenarkan banyaknya tanah pertanian yang disewa jangka panjang oleh perkebunan. Ada pula yang pakai istilah bagi hasil atau gadai, termasuk puluhan hektar bengkok Pamong Desa. Menurut taksirannya, lebih dari 150 hektar kebunj di situ bukan tanah HGU (Hak Guna Usaha) melainkan tanah yang seharusnya menjadi sumber penghasilan petani kecil.

Menurut data Pemda Jember, di Kabupaten ini terdapat 112.192.700 hektar lahan berbagai perkebunan swasta maupun pemerintah. Termasuk di dalamnya tiga kebun yang dikelola Pemda, dengan areal 3.644 hektar. Namun beberapa sumber yang mengetahui seluk-beluk perkebunan meragukan kebenaran data areal tersebut, dan memastikan masih banyak tanah kebun yang statusnya kabur. Bahkan juga dalam sengketa. Usaha penertibannya dinilai lamban, atau memang tak ada yang berani menertibkannya. Meskipun, dengan tegas Gubernur Soenandar sudah menginstruksikan dilakukannnya inventarisasi kebun-kebun yang terlantar.

* * *

BUKAN rahasia lagi terjadinya sewa/gadai sawah-sawah penduduk di beberapa  tempat di Jember untuk jangka panjang. Pelakunya mereka yang berduit, dan tak sedikit yang berdomisili di kota. Hakekatnya mereka itu tuan tanah yang mengeruk keuntungan besar dari petani miskin. Lebih menyedihkan, proses sewa-gadai itu justru banyak yang ‘diotaki’ Pamong Desa atau oknum pejabat, terutama di tingkat Kecamatan. Baik dalam membuat perjanjian maupun penentuan harga sewa-gadai. Dan petani yang umumnya hanya bisa ‘cap jempol’ itu merupakan makanan empuk bagi mereka yang kaya, pandai, atau kebetulan memegang kekuasaan.

Sebagai contoh, di Suren Ledokombo lebih dari 15 petani kecil yang tanahnya disewa/gadai oleh orang bernama Pek Khong (nama ini diberikan oleh penduduk setempat). Lalu di Desa Slateng, sekitar 20 petani dicaplok penyewa yang berstatus WNA maupun WNI, termasuk yang disebut pribumi. Di Sumbersalak, lebih dari 10 orang dan di DSumberbulus malahan tercatat 25 petani yang terjerat semacam itu. Dan masih banyak yang lain.

Para penyewa/penggadai tanah ternyata tidak mempunyai batas wilayah operasi. Mereka masing-masing bisa menjamah dua-tiga desa atau lebih, dengan jumlah puluhan hektar tanah jadi sumber keuntungannya.

* * *.

SISTEM gadai sangat kejam. Si pemilik tanah meminjam uang/barang. Jika pemilik tadi ingin menggarap kembali tanahnya, pinjaman itu harus dikembalikan kepada si empunya uang/barang. Jika belum mampu mengembalikan, tanah akan tetap dikerjakan si pemberi pinjaman.

Nilai uang yang tak stabil semakin menghimpit mereka yang lemah itu, karena gadai umumnya mempergunakan standar barang. Misalnya lembu, kambing, emas atau lainnya. Bahkan ada yang mempergunakan standar dollar. Proses pemelaratan petani sudah terjamah modernisasi moneter segala. Tak mengherankan bila puluhan petani selama bertahun-tahun takkan mampu menguasai tanah mereka sendiri. Di antara sederetan nama, ada yang mengaku sudah 20 tahun tanahnya tergadai.

Secercah harapan memang muncul dengan keluarnya instruksi Gubernur untuk menyelesaiian sewa/gadai tanah pertanian jangka panjang, seperti yang terjadi di Krucil. Tapi pelaksanaan di lapangan ternyata masih banyak yang pincang. Seperti penduduk Ledokombo, banyak yang mengaku dapat makian melulu di Kantor Camat. Mondar-mandirnyabelum tentu menghasilkan. Sampai minggu pertama April 1980, dari sekian puluh (bahkan bisa ratusan) kasus, baru lima yang terselesaikan. ***

Catatan: Tulisan dalam Harian Kompas ini kemudian dimuat dalam buku ”Tapak Kecil di Kompas, Antara Pena dan Pistol” (Penerbit Dioma, 2007).


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: