Oleh: J.A. Noertjahyo | 02/03/2011

Mengenang Kiprah Gubernur Soenandar

SUNGGUH luar biasa dampak kiprah Gubernur Jawa Timur, Soenandar Prijosoedarmo. Dalam sebulan kebijakan dan gebrakannya dua kali diangkat menjadi Tajuk Rencana Kompas. Yaitu pada terbitan tanggal 13 November 1979 dengan judul ‘Dimulai dari Jawa Timur’ dan terbitan tanggal 30 November 1979 di bawah judul “Jatim Memecahkan Masalah Tanah”.

Tajuk pertama diangkat dari berita berjudul “Gubernur Jatim Soenandar: Akan Dilepaskan. Ikatan Sewa-menyewa Tanah Pertanian yang Merugikan Petani Pemiliknya”, dimuat Kompas tanggal 9 November 1979. Dalam berita ini disebutkan bahwa Gubernur Soenandar menginstruksikan kepada para bupati dan walikotamadya melakukan inventarisasi serta meneliti masalah persewaan tanah pertanian yang ternyata sangat merugikan petani pemilik tanah, terutama karena jangka sewanya sangat lama. Gubernur melalui rapat pimpinan daerah memutuskan untuk melepaskan ikatan sewa tanah semacam itu. Sebab selain tidak sesuai dengan ketentuan UU Pokok Agraria, hal itu juga bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan.

Sebagai contoh, di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, terdapat pemilik modal besar yang menyewa tanah pertanian rakyat. Bahkan para penyewa tersebut berdomisili di luar Probolinggo. Areal yang disewa sangat luas, untuk jangka waktu puluhan tahun dan menanaminya dengan apel serta buah-buahan lainnya. Keadaan itu sangat merugikan petani yang umumnya berekonomi lemah. Kebijakan yang diputuskan di atas terutama memang untuk melindungi si lemah.

Juga disebutkan bahwa di Batu (Malang) banyak petani menyewakan tanahnya kepada pemilik modal di kota Malang atau Surabaya. Di antaranya kebun apel seluas 20 hektar yang disinyalir milik seorang pengusaha dari Jakarta juga merupakan tanaman di atas tanah sewa. Areal tanaman TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) juga banyak yang berstatus tanah sewa, sehingga 60-70 persen tebu yang masuk pabrik gula bukan lagi milik petani pemilik tanah. 

Tanaman jeruk di Batu, Jatim

Tajuk Kompas di atas mengutarakan bahwa UU Pokok Agraria tahun 1960 merupakan landasan utama untuk menyelesaikan masalah tanah. Tetapi undang-undang ini belum dilaksanakan, termasuk tambahan undang-undangnya maupun peraturan pelaksanaannya. Sementara perkembangan sudah semakin mendesak untuk pelaksanaan undang-undang itu. “Dilihat dari urgensi inilah terasa pentingnya instruksi Gubernur Soenandar Prijosoedarmo,” bunyi satu kalimat tajuk tersebut.

Tajuk kedua diangkat dari berita Kompas tanggal 29 November 1979 yang berjudul “Terjadi di Jawa Timur, 131 Hektar Tanah Sewaan Dikembalikan kepada Pemiliknya”. Ini merupakan realisasi dari kebijakan Gubernur Jawa Timur seperti yang diberitakan dan diangkat menjadi tajuk pada penerbitan Kompas tanggal 9 & 13 November di atas. Jadi sebuah kebijakan yang diputuskan bisa dilaksanakan secara konkret dalam waktu kurang dari satu bulan!  Suatu gebrakan yang sungguh menyentak dan patut dicontoh oleh daerah lain.

Banyak yang menyatakan bahwa dua Gubernur Jawa Timur, Moh. Noer dan Soenandar Prijosoedarmo, ibarat dua sisi sebuah mata uang. Mereka berbeda karakter dan penampilan, namun mereka sama-sama memiliki prestasi yang membanggakan. Pada masa jabatannya Moh. Noer berhasil mengangkat Jawa Timur dengan meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha untuk prestasinya selama Pelita I. Dan prestasi selama Pelita I itu berhasil dipertahankan dalam Pelita II ketika Jawa Timur dipimpin Soenandar Prijosoedarmo, sehingga Jawa Timur menerima penghargaan Prayojana Kriyapatra Parasamya Purnakarya Nugraha.

Soenandar mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Jawa Timur, karena penghargaan itu diterima berkat prestasi seluruh rakyat provinsi ini. Termasuk di dalamnya instansi pemerintah, jajaran ABRI dan Kantibmas, Lembaga Legislatif, Parpol-Golkar, serta seluruh organisasi fungsional dan profesi, termasuk pers. (Kompas 1 September 1979). 

Tanah desa, sasaran sewa-menyewa

Sangat menarik bahwa Soenandar secara khusus menyebut ‘pers’. Ini suatu pengakuan terhadap peran positif pemberitaan media massa, termasuk berita-berita yang bersifat koreksi. Dalam satu wawancara dengan penulis, Soenandar juga menyinggung perlunya masukan dari surat kabar. Ia menyatakan, menyelami keadaan masyarakat secara langsung sangat penting dalam pembangunan. “Tidak cukup duduk di belakang meja saja dan menunggu laporan masuk,” katanya. Di samping laporan resmi yang dibuat bupati atau walikota dan instansi resmi lainnya, perlu pula digali bahan-bahan melalui saluran tidak resmi. Misalnya laporan surat kabar, organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya maupun perorangan. (Kompas, 28 Agustus 1979).

Dalam Kompas Minggu 13 Maret 1983 antara lain ditulis, sifat keterbukaan Soenandar memberi peluang untuk bersahabat dengan para wartawan. Bagi kelompok kuli tinta sendiri ia , ia merupakan sumber berita yang potensial. Sekaligus juga sering menjadi ‘perantara’ bagi wartawan dengan tamu-tamunya, baik pejabat teras, menteri-menteri maupun tamu-tamu dari luar negeri. Diplomasi Soenandar sering meluluhkan mereka untuk memberi keterangan kepada wartawan. Dan tidak jarang jasa baiknya menjadi ‘perantara’ itu menghasilkan berita besar di surat kabar.

Dan apa komentar Soenandar sendiri? “Informasi melalui koran itu sangat berguna bagi saya. Kalau saya harus mengirimkan kurir biayanya cukup besar. Dan belum tentu mampu mengorek persoalan yang jelek-jelek.”

Karena itu atas dasar sikap dan berbagai tindakannya yang sangat menghargai wartawan dan karya-karyanya. Banyak yang menyatakan bahwa sudah sepantasnya Soenandar diangkat sebagai Anggota Kehormatan PWI dan menerima penghargaan Pena Emas. 

Kebun jeruk manis di Dau, Kab. Malang

Menurut Kepala Biro Humas Pemda Jatim, Soehartono, Gubernur Soenandar selalu mengutamakan berita tentang Jawa Timur dan surat pembaca. Baik di pagi buta maupun malam, begitu membaca berita yang ‘negatif’ di suatu daerah Jawa Timur Soenandar langsung memerintah ajudannya untuk menelepon bupati/walikota bersangkutan. Bisa terjadi bupati/walikota yang dihubungi belum membaca sendiri berita yang termuat. Dan lebih celaka jika ia tak mengetahui persis masalah yang dimuat koran tersebut. Tentu saja bupati/walikota menjadi kelabakan menerima telepon gubernur itu.

Pada peringatan HUT Ke-35 PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Jawa Timur, dalam sambutannya Gubernur Soenandar Prijosoedarmo juga  menegaskan: “Fungsi pers sangat penting, karena suasana masyarakat dapat dibentuk menurut kondisi yang diinginkan. Pers berfungsi sebagai katalisator komunikasi sosial yang mampu membuat kondisi seimbang.” (Kompas, 11 Maret 1981).

Dan beberapa pernyataannya tentang fungsi pers tersebut kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Soenandar Prijosoedarmo dan insan pers merupakan ‘burung sejenis yang hinggap pada satu dahan’. Ketua Umum PWI Pusat, Harmoko, tahun 1981 juga mengakui adanya kerja sama yang baik antara pers dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur (Kompas 11 Maret 1981, Para Wartawan di Jatim Makin Tampak Kematangannya).

Lebih dari sekadar pernyataan, Soenandar juga banyak memberikan bantuan kepada PWI. Antara lain sebuah mobil untuk memperlancar tugas-tugas pengurus, alokasi dana dalam APBD untuk PWI, maupun bantuan dalam bentuk lain. Semuanya itu dimaksudkan agar kualitas para wartawan dan karya-karyanya semakin berbobot. Sewaktu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri Gubernur yang berpangkat Letnan Jenderal itu juga tidak lupa membawa ‘oleh-oleh’ bagi para wartawan. Ini tidak terlepas dari keyakinan dan pendiriannya bahwa hakekatnya ‘semua orang ingin dihargai’.

Soenandar juga mendorong terjadinya kompetisi yang sehat di antara para wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Hal ini dilakukan dengan memberi dukungan dilaksanakannya lomba-lomba  karya jurnalistik se Jawa Timur. Malahan dalam rangka merayakan HUT Ke-35 PWI tahun 1981, Lomba Jurnalistik PWI Jawa Timur dilakukan untuk merebut ‘Trophy Gubernur’ yang disertai sejumlah hadiah. Untuk menjamin kenetralan dan bobot penilaian, Ketua Dewan Juri dipilih pakar jurnalistik dari luar Jawa Timur, dan pilihan jatuh pada H Rosihan Anwar. Dan karya terbaik yang merebut Trophy Gubernur tersebut adalah “Kisah dari Ledokombo”, karya penulis yang dimuat Kompas tanggal 25 April 1980.

Gubernur Soenandar juga sangat peduli pada masyarakat lapisan bawah dan mereka yang menderita hidupnya. Selain tercermin dalam penyelesaian masalah tanah di atas, kepeduliannya kepada masyarakat ‘pinggiran’ itu juga tersirat dari berbagai tindakannya. Tanggal 14 September 1979 Soenandar melakukan incognito ke pasar loak di Dupak Rukun Surabaya. Dengan berpakaian preman (sipil) dan pura-pura menjadi calon pembeli barang-barang bekas, ia dapat secara bebas berdialog dengan para pedagang yang mengutarakan berbagai keluhan. Pasar Dupak Rukun dibangun pemerintah untuk menampung dan menertibkan semua pedagang loakan. Namun kenyataannya pasar loak ‘liar’ di Jl Demak tetap marak dan disukai konsumen. Akibatnya, keluh beberapa pedagang,  pasar Dupak Rukun sepi meskipun pedagang sudah membeli kios di situ dengan harga mahal. Bahkan untuk pembelian kios itu ada pedagang yang sampai menjual sapi atau barang miliknya yang lain. Kenyataannya, sekarang banyak yang jatuh bangkrut. (Kompas, 18 September 1979).

Tahun sebelumnya Soenandar didampingi Walikota Surabaya Suparno ‘bertualang’ ke kolong-kolong jembatan. Di bawah jembatan Kalimas ia berdialog dengan sekitar 10 gelandangan. Di bawah jembatan Gentengkali Soenandar membujuk para tunawisma untuk mau bertransmigrasi, demikian pula di bawah jembatan Peneleh. Selain kepiluan, dalam ‘‘petualangan’’ itu Soenandar juga sempat terperanjat ketika menerima  jawaban seorang ibu yang disarankan bertransmigrasi: “Lho, wonten dusun kula niki gadah sawah, gadah griyo, kok tramsmigrasi,” (Lho, di dusun saya memiliki sawah, punya rumah, kok transmigrasi). Demikian pula ketika menerima jawaban pemuda Kasmo (25 tahun) yang menolak bertransmigrasi dengan menyatakan: “Di kota, cari duit lebih mudah.” (Kompas, 21 September 1978).

Keindahan dan kesuburan desa, untuk siapa?

Dan masih banyak lagi kiprah Soenandar yang berniat untuk meningkatkan harkat dan martabat orang-orang kecil. Ia pernah minta agar semua aparat pemerintah di Jawa Timur ‘meningkatkan perlindungan terhadap buruh tani’ (Kompas 17 November 1979), serta menyatakan bahwa “Orang-orang Kota Wajib Berterimakasih kepada Para Petani” (Kompas 30 Juli 1980.

Pada pertemuan para Camat se Jawa Timur ia menegaskan “Jangan Berbahasa ‘Ngoko’ Terhadap Rakyat”, karena pejabat pemerintah dewasa ini dituntut untuk menempatkan diri sebagai ‘pamong’ rakyat, dan bukan sebagai ‘pangreh’.  Karena itu jangan sampai menerapkan kepemimpinan yang mengakibatkan rakyat merasa tetap sebagai orang kecil dan rendah diri. Dalam kedudukan bagaimana pun juga, pejabat diminta menghadapi rakyat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami. Atau menggunakan bahasa daerah kromo yang halus. Jika ini belum dipahami rakyat, masih diizinkan menggunakan kromo madyo. (Kompas 9 Januari 1981).

Terkait dengan nasib para nelayan Soenandar menegaskan bahwa tujuan utama dibentuknya Puskud ‘Mina Lestari’ Jawa Timur bukan untuk mencari keuntungan. Tapi untuk membenahi dan membantu para nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Karena itu semua pengurus dan manajer KUD Perikanan diminta meningkatkan pengabdiannya dan menjauhkan diri dari keinginan untuk mencari keuntungan pribadi. (Kompas 16 Juli 1981).

Lebih unik lagi pertemuan Soenandar dengan para nelayan di Desa Teleng Kabupaten Pacitan. Ia tidak mau duduk di kursi dan pidato di podium yang telah disediakan. Semua nelayan dan pejabat yang mengiringinya diajak duduk-duduk di bawah pohon, beralaskan rumput hijau bercampur daun kering yang gugur. “Mari kita berdiskusi secara santai. Ada masalah apa?” ucapnya membuka temu wicara dengan nelayan. (Kompas 18 Juni 1981).

Diberitakan lebih lanjut, ibarat air bah menemukan saluran, keluh kesah dan permintaan para nelayan terus mengalir silih berganti. Tentang sulitnya pemasaran, harga rendah, bakul tak membayar tunai, sampai KUD kekurangan modal dan tidak memiliki alat angkutan. Juga terungkap adanya birokrasi soal tanah sehingga nelayan maupun KUD tidak dapat memanfaatkan tanah negara yang ada. Alasan petugas Agraria, surat-surat dari Pusat belum ada.

“Surat apa lagi? Itu tanah negara, kan jadi wewenang saya. Wis, tak tekene, kok repot-repot temen,” kata Soenandar dengan bahasa rakyat. Ia langsung memerintahkan tanah negara itu dibagikan kepada rakyat sesuai permohonan mereka.  Dan tepuk tangan gemuruh menyambut keputusan itu.

Lelaki kelahiran Sidoarjo tanggal 17 Februari 1924 itu telah menghadap Sang Khalik tanggal 27 Desember 1984. Bukan hanya para wartawan yang mengenalnya merasa sangat kehilangan, namun juga para sahabat almarhum di bidang militer, pemerintahan dan komunitas kehidupan lainnya. “Saya kehilangan tangan kanan, seorang pekerja keras, tekun dan loyal. Almarhum tidak pernah mengecewakan atasan,” ujar Amirmachmud yang pernah menjabat Mendagri dan menjadi atasan almarhum. (Kompas, 28 Desember 1984).

Kesan lain diutarakan Sekjen Golkar dan Anggota BP MPR, Ir Sarwono Kusumaatmadja, yang menyatakan: “Saya sangat terkesan dengan kepemimpinan Pak Nandar. Begitu terbuka sehingga dalam pertemuan, orang lain menjadi aktif dan berpartisipasi.” Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs Soeparmanto saat mengikuti pemakaman jenazah almarhum di TMP Kalibata Jakarta mengaku: “Almarhum banyak jasanya terutama untuk Jawa Timur. Beliau selalu ingin meningkatkan taraf hidup rakyat kecil dan masyarakat pedesaan.”

Lain halnya dengan  Walikota Surabaya 1979-1984, Moehadji Widjaja yang terkesan pada etos kerja Soenandar. “Beliau tidak kenal waktu. Pernah rapat dari pukul 16.00 sampai 04.00 pagi. Beliau tidak mau menerima laporan begitu saja, beliau akan mencek on the spot.” Sedangkan ajudan almarhum sejak 1970, Darjanto menyatakan: “Bapak sangat tekun dan teliti, termasuk dalam kehidupan sehari-hari.”

Kepada Kompas Ketua DPRD Jawa Timur Blegoh Soemarto menegaskan: “Seluruh masyarakat Jawa Timur berduka cita. Kita kehilangan seorang putra Jawa Timur yang baik.” Dan tukang becak Supeno yang mangkal di Jl Keputran Surabaya, langsung meloncat dari tempat duduk becaknya ketika diberi tahu meninggalnya Soenandar. “Innalillahi wa ina ilaihi ro-ji’un. Eee, wong apik ora dowo umure,” (orang baik tidak panjang umur).

Sedangkan mantan Ketua DPRD Jatim yang menjabat Ketua DPD Golkar menyatakan bahwa Soenandar meninggalkan ilmu yang sangat berharga, yaitu ‘teori pencapaian sasaran’. Ditambahkan, selama menjabat Gubernur Soenandar sering terjun ke pelosok-pelosok pedesaan untuk mencek langsung kehidupan masyarakat sampai lapisan yang paling rendah. Dan dalam mengambil setiap keputusan dia selalu memperhatikan kepentingan  segenap kalangan, bawah maupun atas.

Sebagai orang yang cukup dekat dengan Soenandar dan pernah menulis profilnya dalam Kompas (Minggu, 13 Maret 1983), saya merasa bersyukur atas semua kenangan indah dari mereka yang dekat dengan  almarhum. Alinea terakhir tulisan di atas berbunyi: “Saya belum memikirkan soal itu,” ujar Soenandar ditanya tentang rencana hidupnya setelah tua nanti. “Saya serahkan semuanya ke tangan Allah, dan saya yakin akan berjalan baik,” tambahnya. Tersirat di dalamnya, Soenandar tidak mau dipermainkan oleh kehidupan ini. Dia sendiri justru berkehendak menjadi pemain yang baik.

Sekembali dari TMP Kalibata untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, saya terseret pada sekian banyak kenangan dalam meliput kegiatan Soenandar. Dan sebagian dari kenangan itu meluncur ke atas kertas Harian Kompas tanggal 27 Desember 1984 dengan judul “Sekelumit Kenangan pada Soenandar”. Salah satu alineanya: “Selepas jam kantor, Soenandar pun  pernah membuat bengong Kahumasnya bersama beberapa wartawan. Sebuah minibus yang berisi wartawan hanya diminta mengikuti L-1, tanpa diketahui maksud dan tujuannya. Ternyata Soenandar ‘menyelundup ke gudang Pusri di pelabuhan Tanjungperak, gara-gara pupuk terlambat tiba di sawah petani.”

Itulah sebagian ‘ulah’ dan kesan terhadap Gubernur Soenandar. Rasanya kita masih membutuhkan ‘Soenandar-Soenandar’ lebih banyak lagi untuk membangun negeri ini, agar wong cilik bisa gumuyu. ***

Catatan: Tulisan ini merupakan bagian dari konsep buku “Tapak Kecil di Kompas, Antara Pena dan Pistol” (Dioma, 1970), yang terkena sensor.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: